Suara.com - Pemprov DKI Jakarta masih menyusun naskah akademik terkait rencana menggratiskan sekolah swasta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, hasilnya kemungkinan akan positif.
Sehingga, dia juga berharap sekolah swasta di Jakarta nantinya bisa benar-benar gratis.
"Ini masih kita kaji. Kita masih membuatkan naskah akademiknya. Sepertinya sih insyaAllah akan positif hasilnya. Maksudnya, ya mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (20/7/2024).
Salah satu yang tengah disusun juga terkait penggunaan APBD dalam menjalankan rencana tersebut. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan juga perlu lebih dulu mendapatkan persetujuan dari DPRD Jakarta.
"Karena kan terkait masalah anggaran dan semuanya," kata Budi.
Saat ini, pihak Disdik DKI sedang melakukan perhitungan secara pendanaan. Apalagi, rencananya akan ada pengalihan dana untuk bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ke sekolah gratis.
Budi berharap kajian itu bisa selesai tahun ini. Sehingga penerapan sekolah swasta gratis bisa dimulai pada tahun ajaran 2025.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Jhonny Simanjuntak juga menyebutkan kalau wacana sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta yang tidak mampu sudah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi DPRD DKI. Dengan begitu, Pemprov bisa segera menerapkan kebijakan tersebut.
Jhonny mengatakan, kebijakan sekolah gratis bisa diterapkan lebih dulu untuk sekolah swasta grade C dan D. Lewat program ini, diharapkan tujuan pemerataan pendidikan untuk warga Jakarta bisa terwujud.
Baca Juga: Besok, Pemprov DKI Panggil Ratusan Guru Honorer Yang Dipecat Agar Bisa Ngajar Lagi
Penggunaan anggaran juga bisa lebih efisien karena bisa mengalihkan dana bantuan pendidikan dari program Kartu Jakarta (KJP) Plus ke sekolah gratis.
Tag
Berita Terkait
-
Besok, Pemprov DKI Panggil Ratusan Guru Honorer Yang Dipecat Agar Bisa Ngajar Lagi
-
Pemprov DKI Targetkan Program Sekolah Swasta Gratis Diterapkan Tahun Depan
-
Buntut Banyak Guru Honorer di Jakarta Diberhentikan, DPRD Segera Panggil Disdik DKI
-
Semua Fraksi DPRD DKI Setuju, Pemprov Jalankan Program Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
-
Perputaran Uang Selama 33 Hari Jakarta Fair 2024 Digelar Mencapai Rp 7,5 Triliun
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung