Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, terkait pembentukan Pansus Angket Haji 2024. Menurut Gus Yahya, Pansus ini dibentuk untuk menyerang PBNU.
“Pansus Angket Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama," jelas Maman, yang juga merupakan politikus PKB, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (29/7).
Maman menegaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan Pansus Angket Haji adalah untuk memperbaiki manajemen haji.
Sehingga, ia menganggap PBNU tidak perlu ikut campur dalam urusan politik di DPR. "Pansus haji itu formal, resmi, dan konstitutif. Tidak ada kaitannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU," tegasnya.
Sebelumnya, Gus Yahya menyatakan bahwa Pansus Angket Haji dibentuk untuk menyerang PBNU dan adiknya, Gus Yaqut Cholil Qoumas, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama.
"Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan karena menterinya adik saya, ini jadi masalah. Jangan-jangan karena dia sebenarnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya," kata Gus Yahya dalam konferensi pers usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024) kemarin.
Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 dimotori oleh temuan Timwas Haji 2024 DPR RI yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Selama meninjau pelaksanaan haji, Cak Imin secara vokal mengemukakan berbagai temuan yang dianggap tidak sesuai prosedur, mulai dari fasilitas dan akomodasi yang tidak memadai, seperti tenda yang kelebihan kapasitas hingga pendingin ruangan yang tidak berfungsi.
Selain itu, ada juga dugaan penyelewengan alokasi kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi. Temuan-temuan ini kemudian diajukan oleh Timwas Haji 2024 yang terdiri dari seluruh fraksi di DPR RI untuk membentuk pansus.
Tag
Berita Terkait
-
Didesak Ungkap Sosok T Pengendali Judol, Komisi III DPR Siap Bekingi Benny Rhamdani: Kami Lindungi Asal Mau Ungkap
-
Vonis Bebas Ronald Tannur Dinilai Janggal, Komisi III DPR Akan Dengar Aduan Keluarga Korban Siang Ini
-
Memanas! Gegara Sebut Pansus Haji Buat Serang PBNU, Ini Balasan Telak Cak Imin ke Gus Yahya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo