Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempercepat pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) fase A, yang dikenal sebagai proyek Tanggul Pantai. Program ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga di kawasan pesisir Jakarta Utara yang rentan terhadap banjir.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara pada Maret 2024 lalu, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, tantangan terbesar bagi Pemprov adalah mengatasi banjir yang disebabkan rob dan hujan dengan intensitas tinggi.
"Wilayah Jakarta memiliki tantangan banjir yang harus segera diselesaikan. Banjir yang disebabkan rob maupun hujan dengan intensitas tinggi tidak mudah ditangani. Karena itu, di Jakarta harus ada NCICD, harus dibangun tanggul pengaman pantai,” ujar Heru.
Ia menjelaskan, penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahun menjadi salah satu penyebab utama banjir. Karena itu, pembangunan NCICD sangat penting untuk mencegah banjir di wilayah utara Jakarta.
"Kalau kita lihat, khusus di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bisa mencapai antara 70 sentimeter hingga satu meter. Jadi, sudah tidak mungkin penanganan banjir dilakukan kalau tidak ada NCICD," tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyatakan, program NCICD merupakan proyek sinergi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI melalui Dinas SDA. Rencananya, tanggul pengaman pantai akan dibangun sepanjang 39 kilometer di beberapa titik kritis pesisir Jakarta.
"Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah membangun tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 8,2 kilometer hingga tahun 2023 dan diharapkan keseluruhan tanggul NCICD Fase A rampung pada tahun 2028," tutur Ika kepada Suaracom, Selasa (30/7/2024).
Tanggul akan dibangun dengan berbagai jenis material, seperti Tanggul Parapet, Spun D1200, Spun 800, CCSP W450, hingga konstruksi Retaining Wall. Pada 2024 ini, DSDA DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan dengan panjang total 4,8 kilometer, melalui skema kegiatan tahun jamak (multiyears) dan single year.
Ika menjelaskan, pembangunan dengan skema multiyears tahap 1 akan dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan, yakni mulai pada 2024 hingga 2025 dengan panjang total 4,3 kilometer. Pembangunan ini akan dilakukan di beberapa lokasi, seperti Muara Angke, yang mencakup segmen Resto Apung dan Dermaga T, Sunda Kelapa-Ancol Barat, serta Kali Blencong.
Baca Juga: Sudah Biasa Anggota DPRD DKI Malas Rapat Paripurna, Pimpinan: Ke Depan Kita Disiplinkan
“Di sisi lain, pembangunan lanjutan NCICD dengan mekanisme single year tahun 2024, telah dimulai sejak bulan Mei 2024, dengan panjang total 0,5 kilometer di wilayah Muara Angke (Segmen Pantai Timur) dan Pantai Mutiara,” terangnya.
Perhatikan Aspek Sosial
Pembangunan tanggul ini akan menggunakan lahan milik warga. Namun, Ika memastikan, prosesnya berjalan lancar dengan mengedepankan kesepakatan bersama warga lewat musyawarah.
"Selama tujuan pembangunan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, pastinya akan tetap didukung. Namun, pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan sosialisasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat," paparnya.
Untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan NCICD fase A, Dinas SDA melakukan uji lingkungan kondisi awal sebelum, saat, dan setelah pembangunan, dengan parameter baku mutu kebisingan, air, serta uerdara.
Saat ini, banyak permukiman di badan air yang beririsan dengan trase pembangunan tanggul NCICD, sehingga akses kerja dan proses pelaksanaan pembangunan terhambat. Dinas SDA berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan tujuan pembangunan tanggul NCICD.
Berita Terkait
-
Meski Anak Bawang, Peluang Ini Bisa Bikin Jusuf Hamka jadi Rival Berat Anies di Pilgub Jakarta
-
Anies Ogah Ambil Pusing Soal Kemungkinan NasDem Tarik Dukungan: Mengalir Saja
-
Ribuan Sopir Mikrotrans Geruduk Balai Kota Jakarta, Anies: Dulu Zaman Kita Tak Ada Keluhan
-
Blak-blakan! Anies Akui Intens Ngobrol Bareng Ahok, Dapat Restu Nyagub Jakarta?
-
Ribuan Sopir Kompak Demo di Balai Kota DKI, 29 Rute Mikrotrans di Jakarta Auto Tak Tarik Penumpang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah