Suara.com - Pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai jika ada dua masalah yang akan timbul jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pimpinan Yahya Cholil Staquf jika memaksakan mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Kalau apa namanya PBNU mengambil alih PKB saya kira ada dua masalah di dalam soal ini. Pertama kembali ke khitah itu tidak nampak," kata Sukron kepada Suara.com, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, PBNU hanya akan mendapatkan tundingan berpolitik praktis jika ingin mengambil alih PKB.
Kemudian yang ke dua, kata dia, Gus Yahya sebagai pimpinan PBNU yang sebelumnya menyatakan apolitis justru menjadi tidak tampak identitasnya tersebut. Gus Yahya hanya akan terlihat mempunyai syahwat politik yang bergitu kuat.
"Kedua komitmen Gus Yahya apa namanya yang tidak akan yang apolitis katanya atau netral secara politik kan menjadi tidak tampak gitu ya," ujarnya.
"Syahwat politik ingin menguasai kelembagaan-kelembagaan atas nama NU itu repot, jadi dia memandang PKB itu kayak apa namanya, lembaga maarif yang di bawahnya atau lembaga-lembaga lain termasuk PB sama PCNU dan ini hemat saya problematis," sambungnya.
Justru, menurutnya, akan lebih bagus kalau PBNU bergerak dalam urusan kultiral saja. Kalau pun ingin bersaing dengan PKB itu dilakukan secara sehat berlomba-lomba dalam kebaikan.
"Kalau PBNU ingin bergerak di bidang kuktural hemat saya malah bagus dua hal seperti ini kalau pun mau ada unsur apa namanya lebih sebagai persaingan fastabiqulkhairot bukan dalam pengertian konflik ya berbagi tugas," ungkapnya.
"Yang kedua hemat saya biar ada varian varian pengkaderan di NU tidak satu garis sebagaimana. Kalau sebagaimana yang diinginkan itu antara PKB sama PBNU kan enggak ada bedanya nanti dan satu warna," imbuhnya.
Konflik NU vs PKB
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai jika Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ingin menggembosi partainya. Ia mengaku selama ini PKB tak pernah punya masalah dengan PBNU.
"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. Dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yanya Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Ia menegaskan, jika PKB bukan merupakan badan otonom dari PBNU. Menurutnya, PKB sebagai partai itu berdaulat.
"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," ujarnya.
"Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," sambungnya.
Berita Terkait
-
Dituduh Acak-acak PKB, Sindiran Keras ke Gus Yahya dan Gus Ipul: Tak Punya Tata Krama hingga Gagal Paham Etika Ulama
-
Dianggap Lawakan, Elite PKB Tantang Menag Yaqut: Kalau Merasa Benar, Buktikan Saja di Pansus
-
Memanas! Gegara Sebut Pansus Haji Buat Serang PBNU, Ini Balasan Telak Cak Imin ke Gus Yahya
-
Bantah Pansus Haji Dibentuk karena Sentimen Pribadi, Nusron Wahid Balas Gus Yahya: Becik Ketitik Olo Ketoro
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!