Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperbanyak jumlah kamera pengawas alias CCTV. Hal ini dinilai penting untuk memantau wilayah Ibu Kota yang dianggap rawan.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menyarankan Pemprov DKI menggunakan anggaran WiFi gratis alias Jakwifi untuk pengadaan CCTV. Menurutnya, saat ini CCTV lebih penting ketimbang Jakwifi.
Sebab, dengan kondisi saat ini, JakWifi sudah tidak relevan lagi dipasang di banyak titik. Mengingat anak-anak sudah kembali belajar ke sekolah dan tak lagi melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti era pandemi Covid-19 lalu.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga menyebut justru banyak anak-anak sekolah yang menggunakan internet gratis ini untuk bermain game online.
Program JakWifi ini diluncurkan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Titik-titik WiFi biasanya dipasang di berbagai tempat umum seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"JakWifi lahir saat pandemi, digunakan untu PJJ (Pelajaran Jarak Jauh-Red). Sekarang sudah normal, kuota sudah murah. Menurut saya tahun depan tidak perlu lagi JakWifi" ujar William dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).
Dengan adanya tambahan CCTV, maka bisa membantu pihak kepolisian atau aparat keamanan untuk memantau lokasi rawan kejahatan.
"Menurut saya, tahun depan tidak perlu lagi ada JakWifi. Fokus kita sebaiknya pada penambahan titik CCTV. Kita bisa fokus menambah CCTV untuk tiga tahun ke depan," pungkas William.
Pemprov DKI juga mengungkap kebutuhan ideal CCTV di Jakarta mencapai 70 ribu titik. Namun hingga pertengahan Tahun 2024, managed service CCTV oleh Pemprov DKI Jakarta baru terealisasi di 747 titik.
Baca Juga: Ribuan Sopir Mikrotrans Geruduk Balai Kota Jakarta, Anies: Dulu Zaman Kita Tak Ada Keluhan
Penyebarannya yakni, Jakarta Pusat sebanyak 180 titik, Jakarta Barat 160 titik, Jakarta Utara 75 titik, Jakarta Timur 160 titik, dan Jakarta Selatan sebanyak 172 titik.
Berita Terkait
-
Ribuan Sopir Mikrotrans Geruduk Balai Kota Jakarta, Anies: Dulu Zaman Kita Tak Ada Keluhan
-
Blak-blakan! Anies Akui Intens Ngobrol Bareng Ahok, Dapat Restu Nyagub Jakarta?
-
Sebut Majelis Taklim Bisa Bebas PBB, Anies ke Ibu-ibu Pengajian: Harusnya Negara Terima Kasih, Bukan Pungut Pajak
-
Ngaku-ngaku Ikut Andil saat Jakarta Era Heru Budi Raih Opini WTP, Anies Curhat Begini
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan