Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi merupakan upaya untuk merajut terus kebersamaan.
Pernyataan tersebut merespon pemintaan maaf Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara.
"Memaafkan, meminta maaf, itu adalah upaya untuk terus merajut kebersamaan, persatuan, dan kerukunan," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Menurutnya, permintaan maaf tersebut merupakan langkah yang positif ke depannya dalam pemerintahan.
"Karena di situ ketersinggungan kita, kejengkelan kita harus dikubur dalam-dalam, harus dilupakan untuk kita menyampaikan permohonan maaf dan kita memaafkan atas semua kejengkelan, mungkin kekeliruan, kedongkolan di antara kita semua," sambungnya.
Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah manusia biasa, sehingga menjadi tempatnya salah dan khilaf.
Menurutnya, orang tidak akan selamanya berkuasa, tidak akan selamanya hidup, pasti proses itu semua akan berakhir.
"Itu adalah hukum alam, itu adalah hukum dunia yang sudah semua kita tahu. Karena itu, meminta maaf adalah tindakan yang luhur dan mulia, memberi maaf atas permintaan maaf itu adalah tindakan yang luhur dan mulia," katanya.
"Tetapi lebih luhur dan mulia lagi adalah memberi maaf sebelum yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf," imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Akhir Menjabat Presiden, Jokowi Minta Maaf, Anaknya Bilang Biasa Aja
Lebih lanjut, ia mengatakan, tak ada kata terlambat dalam menyampaikan permohonan maaf.
"Meminta maaf juga tidak ada kata terlambat. Kapan saja kita bisa menyampaikan permohonan maaf, kapan saja kita bisa memaafkan. Persatuan dan kesatuan, kebersamaan, di sini ujiannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memohon maaf atas segala salah dan khilaf selama memimpin sebagai kepala negara. Ia sekaligus mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf serupa.
Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat pidato membuka acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis malam.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi, Kamis (1/8/2024).
"Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," sambung Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO