Suara.com - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, Rasyidi menyoal kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna DPRD DKI, Selasa (6/8/2024) kemarin. Sebab, ruangan rapat terlihat sepi dari kehadiran para anggota dewan Kebon Sirih itu.
Seharusnya, dalam rapat paripurna itu, ada aturan kuorum dua per tiga anggota dewan harus hadir. Sebab, paripurna tersebut merupakan pengambilan keputusan. Artinya, kehadiran anggota dewan dalam rapat minimal 71 orang dari 105 jumlah keseluruhan anggota DPRD DKI.
Dalam rapat itu, DPRD DKI memutuskan menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2023 menjadi Perda.
"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan bahwa hari ini kami akan melaksanakan satu pengambilan keputusan yang diminta oleh para anggota DPRD DKI Jakarta," ujar Rasyidi.
"Kalau berdasarkan aturan kami bahwa kalau mau mengambil satu keputusan itu harus dua per tiga dari jumlah anggota. Jadi kalau misalnya kami 106, maka harus 71. Kalau sekarang sudah meninggal 1, maka 105 dari dua per tiga adalah 70 (anggota)," imbuhnya.
Berdasarkan penglihatannya saat itu, jumlah anggota dewan yang hadir tak mencapai 70 orang.
"Yang menjadi pernyataan kami, saya hanya mengingatkan, selaku BK bahwa apakah di ruangan ini cukup 70 atau tidak. Saya pikir tidak sampai," ungkapnya.
Meski melihat ruangan yang sepi, Rasyidi mengakui memang jumlah anggota DPRD DKI yang mengisi daftar kehadiran mencapai 71 orang.
"Tapi kalau saya barusan dari belakang, saya perhatikan tanda tangan memang ada 71. Ini perlu saya sampaikan saat ini agar kita semua artinya menjaga marwah daripasa DPRD DKI Jakarta ini," jelasnya.
Baca Juga: Wacana Gratiskan Sekolah Swasta di Jakarta, Heru Budi Sebut Bukan untuk Siswa Mapan
Meski ditemukan kejanggalan, Wakil Ketua DPRD DKI, Rany Mauliani selaku pimpinan rapat tetap melanjutkan rapat dengan alasan sudah memenuhi syarat kuorum.
"Tanda tangannya sudah sampai 71 pak. Jadi sudah dianggap untuk bisa sah mengambil keputusan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dirujak usai Pamer Pilates dan Nongkrong di Kafe, DPRD DKI Santai Zita Anjani Bolos Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
-
Dituding Bersekongkol dengan Transjakarta soal Kuota Mikrotrans, Taufik Azhar Balas Sopir Angkot: Pendemo Cemburu
-
Terjerat Pinjol, DPRD DKI Ungkap Banyak PLJP Korban Iming-iming 'Tante' Rentenir: Memprihatinkan
-
Buntut Banyak Guru Honorer di Jakarta Diberhentikan, DPRD Segera Panggil Disdik DKI
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Siapa Ibnu Masud? Bos Travel Riau Diduga Kelabuhi Khalid Basalamah soal Kuota Haji
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Bongkar Lobi-lobi Asosiasi Travel ke Kemenag
-
Keterlibatan Ustaz Khalid Basalamah di Kasus Kuota Haji Mulai Terlihat, Kini Ngaku Sebagai Korban
-
Alat Perekam Getaran Gempa di Gunung Kelud Rp1,5 Miliar Dicuri, Malingnya Gak Ngotak!
-
Nasib Bripda Abi Usai Lempar Helm ke Pelajar Hingga Kritis, Dihukum Demosi 5 Tahun!
-
Anggota Komisi I DPR Desak TNI Jelaskan Terkait Ferry Irwandi yang Dinilai Ancam Pertahanan Siber
-
Tak Sudi Disanksi Kasus Rantis Lindas Ojol, Kompol Cosmas dan Bripka Rohmad Kompak Banding
-
Tragis! Detik-detik Menkeu Nepal Ditelanjangi, Dipukuli, Dikejar Pendemo Sampai Masuk Sungai
-
Klaim Transjabodetabek Berhasil Urai Macet, Pramono: Kecuali di TB Simatupang
-
Prabowo Dinilai Kian Objektif Pilih Menteri, Efek Kritik Publik dan Gejolak Demo