Suara.com - Politisi Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi memenuhi panggilan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024). Pemanggilan PBNU ini didasari rencana pengambilalihan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Choi diminta hadir karena dianggap mengetahui sejarah pendirian PKB sejak era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Choi juga merupakan mantan anggota PKB sampai tahun 2013 lalu.
Dalam kesempatan itu, Gus Choi menceritakan soal sejarah pendirian PKB kepada para petinggi PBNU. Namun, ia mengaku hanya bicara soal sejarah dan tak membicarakan soal kepengurusan PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Saya tidak akan menyinggung PKB hari ini, atau menyinggung PKB selama saya tidak di PKB, karena saya sekarang sudah berada di partai luar PKB sehingga saya tidak masuk pada wilayah, misalnya menyangkut apa kondisi, situasi, profil, kenyataan, fakta-fakta PKB hari ini itu saya tidak punya hak itu," ujar Gus Choi.
Berdasarkan sejarah, kata Gus Choi, PKB tak akan pernah ada tanpa PBNU dan Gus Dur. Sebab, PKB didirikan setelah reformasi atas aspirasi warga NU dan termasuk Gus Dur di dalamnya.
"Ketika Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU, memberikan atas desakan warga NU, politikus NU, aktivis NU, NU harus memiliki partai sendiri, NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan," katanya.
"NU menyambut aspirasi masyarakat, dengan mengeluarkan surat tugas kepada sejumlah pengurus NU untuk mendesain, untuk membuat rumusan-rumusan, pokok-pokok pikiran, untuk membuat partai," lanjutnya menambahkan.
Atas dasar itu, Gus Choi menyebut PKB memiliki hubungan historis, kultural, dan aspiratif dengan PBNU. Artinya, PKB memiliki kewajiban untuk menjadi representasi pergerakan dan menampung aspirasi warga NU.
"Pergerakan partai yang didirikan NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar, harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Ulama," tuturnya.
Baca Juga: Relawan Yakin Konflik PBNU-PKB Tak Akan Mengurangi Dukungan PKB Terhadap Pencalonan Anies
Oleh karena itu, Gus Choi menyebut PBNU memiliki peran untuk mengevaluasi hingga menata ulang PKB saat ini jika diperlukan.
"NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang," ungkapnya.
Kendati demikian, ia tak memberikan saran apapun untuk pergerakan PBNU ke depannya. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas apa yang ia sampaikan kepada PBNU.
"Saya tidak masuk pada wilayah harus diapakan Muhaimin, harus melakukan apa terhadap PKB yang sekarang. Untuk penilaian bla bla bla itu silakan PBNU yang punya, bukan saya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya
-
Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah
-
Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional, Prabowo Optimis Banyumas Capai Target Zero Waste to Money
-
Dari Sampah Jadi Genteng, Prabowo Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi
-
Sembilan dari 10 Pangan Kemasan Tinggi GGL, KPAI: Generasi Emas Terancam Gagal Ginjal Dini
-
Erry Riyana: Kerugian Negara Bukan Pintu Masuk Korupsi, Harus Uji Niat Jahat
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Analisis TAA Korlantas Polri: Argo Bromo Melaju 110 Km/Jam Saat Hantam KRL di Bekasi
-
Sofyan Djalil Sebut Adanya Kriminalisasi Kebijakan Bikin Pejabat Jadi Penakut dan Hilang Kreativitas
-
Titip Anak, Titip Trauma? Wajah Gelap Daycare Ilegal di Indonesia