Suara.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh meminta semua pihak tak hanya mementingkan soal politik elektoral saja. Tapi menurutnya, partai politik juga harus bisa berbicara soal anugerah yang diberikan sang Pencipta kepada bangsa Indonesia misalnya seni dan budaya.
Hal itu disampaikan usai Surya Paloh saat membuka pameran seni yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).
"Nah makanya teman-teman dan demikian kita dorong terus, saya pikir, jangan dilihat partai politik ya, dia berbicara politik, dia harus mampu juga berbicara tentang budaya, tentang seni. Nah itu yang saya mau, yang saya kehendaki," kata Surya di NasDem Tower.
Menurut dia, Indonesia sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Misalnya dari banyaknya suku, hingga budaya.
"Berapa banyaknya etnik suku bangsa kita? Perbedaan dari pada, katakanlah dialek, yang ada ras, suku, etnik, agama, ini suatu kekayaan kita semua," katanya.
"Dari mulai kearifan lokal, adat, istiadat, budaya yang kita miliki. ini given sebenarnya yang harus kita lihat dengan nilai positif," sambungnya.
Dia bilang, saat ini semua sudah bosan, lantaran rakyat hanya dipertontonkan orang-orang ditangkap. Kemudian calon kepala daerah ditangkap hingga menteri ditarget.
"Jangan terus menerus kita hanya melihat si A ditangkap, si B masuk penjara, sudah capek kita di negeri ini tiap hari ini aja. Mampus nih bangsa ini. Tiap harinya, itu yang kita konsumsi. Kepala daerah ditangkap, menteri dikejar, ini ditangkap, itu. Bangsa apa ini?," katanya.
Ia mengatakan, tak ada yang bisa dibanggakan dari kejadian tersebut. Menurutnya, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang hebat.
Baca Juga: Kata Surya Paloh Soal Mundurnya Airlangga Dari Kursi Ketum Golkar
"Bangga apa kita dengan itu? Untuk dan atas nama pemberantasan korupsi, seakan-akan kita merasa paling hebat, dan tidak ada sensitivitas lagi, perasaan empati, kasihan, karena semuanya itu pasti orang jahat yang ditangkap," katanya.
"Terlepas dulu dia salah atau tidak salah. Salah kecil bisa jadi salah besar, tapi sisi lain salah besar bisa hilang juga," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Kata Surya Paloh Soal Mundurnya Airlangga Dari Kursi Ketum Golkar
-
Megawati Segera Umumkan Calon Kepala Daerah Yang Diusung PDIP 14 Agustus 2024
-
Sering Disalahgunakan, NasDem Minta KJP Plus Tidak Lagi Ditarik Tunai
-
Barter Posisi Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, PKS, NasDem Dan PKB Bisa Tinggalkan Anies Sendirian
-
Belum Lihat Adanya Ancaman Soal Kotak Kosong di Pilgub Jakarta, Hasto PDIP: Masih Ada Peluang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat