Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir keberadaan koalisi partai politik pemerinh yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kabarnya jumlahnya akan bertambah hingga dinamakan KIM Plus.
Sindiran tersebut tersirat dalam pidato yang disampaikan Megawati usai memberikan rekomendasi kepada ratusan calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Selain isu politik, persoalan larangan penggunaan hijab untuk paskibraka perempuan mencuat setelah sejumlah pihak mengecamnya. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) mempertanyakan aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berbuah agar tuntutan pembubaran lembaga tersebut.
Berikut sejumlah berita pilihan Redaksi Suara.com pada Rabu 14 Agustus 2024.
1. Geli Dengar Ada KIM Plus di Pilkada, Megawati: Plusnya Tuh Opo?
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku tergelitik dengan dinamika Pilkada serentak 2024. Ia lantas mempertanyakan adanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang ia dengar akhir-akhir ini.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di sela-sela penberian dukungan kepada para calon kepala daerah PDIP yang akan maju di Pilkada 2024, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
2. Megawati: Sarawak, Sabah Itu Seharusnya Masuk Kita
Baca Juga: Makin Gemuk! Gerindra Sebut Lebih dari 3 Parpol Gabung KIM Plus, Siapa Saja?
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejarah geopolitik Indonesia dalam pidatonya usai memberikan surat keputusan atau SK rekomendasi dukungan kepada 13 bakal calon gubernur dan wakil wali gubernur untuk Pilkada 2024, Rabu (14/8/2024).
Dalam agenda yang digelar di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Megawati mengungkap percakapannya dengan sang Ayah, Presiden pertama RI, Soekarno.
3. Wajibkan Paskibraka Perempuan Wajib Buka Hijab, Purna Paskibra Pertanyakan BPIP
Aturan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mewajibkan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) perempuan wajib melepaskan hijab menuai kecaman dari sejumlah pihak.
Lantaran aturan yang diberlakukan saat Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu tidak memiliki alasan kuat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak
-
Pengamat: Pernyataan Menhan Soal Direksi Himbara Di Luar Kapasitas
-
Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
-
KPK Dalami Keterlibatan Eks Menaker Hanif Dhakiri di Kasus Pemerasan RPTKA
-
POV: Jadi Member ShopeeVIP
-
FPI Wanti-Wanti Pemerintah Soal Siasat Uang Iuran Dewan Perdamaian Jadi Modal Invasi Gaza
-
MUI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace, Mensesneg: Kami Akan Berikan Penjelasan
-
Istana Harap IHSG Meroket Hari Ini, Prabowo Sempat Marah saat Anjlok?