Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta angkat bicara soal anggapan bakal meloloskan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta demi keuntungan satu pihak. Pihak KPU menyatakan tudingan tersebut tidaklah benar.
Saat ini, ada satu pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta jalur independen, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang sedang menjalani tahap verifikasi faktual kedua perbaikan dokumen pencalonan.
KPU disebut-sebut bakal meloloskan Dharma-Kun agar calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil tidak melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengaku baru mengetahui isu tersebut.
"Saya malah baru tahu. Maksudnya, kita belum menetapkan (pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024) tapi sudah ada isu seperti itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).
Astri mengatakan, pihaknya menjalankan mekanisme pendaftaran Pilkada DKI sesuai aturan. Selama proses tahapan Pilkada 2024 pun selalu didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Yang pasti kami dari penyelenggara selaku KPU DKI melakukan tahapan sesuai aturan. Jadi kan kita lihat sendiri kemarin verifikasi faktual pun ada teman-teman Bawaslu, Panwascam, yang ikut membersamai, mendampingi," kata Astri.
Pelaksanaan rekapitulasi hingga verifikasi atas dokumen pencalonan pendaftar juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan.
"Dari kecamatan, kemudian tingkat kota/kabupaten, dan provinsi. Jadi di proses tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri, karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam situ sehingga bisa saling kroscek atau saling memberi masukan," ucap Astri.
Baca Juga: Tak Masalah Marak Spanduk Kaesang 2024-2029 di Jakarta, Heru Budi: Boleh Dong
Karena itu, apabila KPU nantinya meloloskan Dharma-Kun, bukan berarti demi kepentingan satu pihak, melainkan pasangan tersebut sudah memenuhi syarat.
"Kalau tadi dibilang kita akan loloskan, kita tak tahu akan loloskan atau tidak karena penetapan sendiri baru 19 Agustus," ujarnya.
Sebelumnya, Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan turut diikuti oleh satu pasangan cagub dan cawagub independen atau non partai. Namun, berdasarkan temuan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), calon independen tersebut sengaja dimunculkan agar Pilkada Jakarta terlihat tetap demokratis tanpa ada kotak kosong.
"Kayaknya ada satu pasang, sekarang masih tahap verifikasi. Cuma saya belum tahu lagi update-nya gimana yang calon perseorangan ini. Terakhir saya bertemu dengan KPU ada satu pasang," kata peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati ditemui di Jakarta, Selasa (13/7/2024).
Perempuan yang akrab disapa Ninis itu menduga kalau calon independen tersebut sengaja dirancang oleh elit politik agar cagub-cawagub Jakarta yang diusung partai tidak melawan kotak kosong. Dugaan itu dipicu karena melihat kemunculan calon independen tersebut terjadi mendadak.
"Calon perseorangan ini dukungannya meningkat dalam waktu sebentar saja. Tentu ada dugaan ke sana supaya gak kotak kosong saja. Tapi kompetisinya jadi gak genuine, nggak sebenar-benarnya kompetisi karena nggak ada ruang diskusi," jelas Ninis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya