Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta angkat bicara soal anggapan bakal meloloskan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta demi keuntungan satu pihak. Pihak KPU menyatakan tudingan tersebut tidaklah benar.
Saat ini, ada satu pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta jalur independen, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang sedang menjalani tahap verifikasi faktual kedua perbaikan dokumen pencalonan.
KPU disebut-sebut bakal meloloskan Dharma-Kun agar calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil tidak melawan kotak kosong dalam Pilkada DKI.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengaku baru mengetahui isu tersebut.
"Saya malah baru tahu. Maksudnya, kita belum menetapkan (pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024) tapi sudah ada isu seperti itu," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).
Astri mengatakan, pihaknya menjalankan mekanisme pendaftaran Pilkada DKI sesuai aturan. Selama proses tahapan Pilkada 2024 pun selalu didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Yang pasti kami dari penyelenggara selaku KPU DKI melakukan tahapan sesuai aturan. Jadi kan kita lihat sendiri kemarin verifikasi faktual pun ada teman-teman Bawaslu, Panwascam, yang ikut membersamai, mendampingi," kata Astri.
Pelaksanaan rekapitulasi hingga verifikasi atas dokumen pencalonan pendaftar juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan.
"Dari kecamatan, kemudian tingkat kota/kabupaten, dan provinsi. Jadi di proses tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri, karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam situ sehingga bisa saling kroscek atau saling memberi masukan," ucap Astri.
Baca Juga: Tak Masalah Marak Spanduk Kaesang 2024-2029 di Jakarta, Heru Budi: Boleh Dong
Karena itu, apabila KPU nantinya meloloskan Dharma-Kun, bukan berarti demi kepentingan satu pihak, melainkan pasangan tersebut sudah memenuhi syarat.
"Kalau tadi dibilang kita akan loloskan, kita tak tahu akan loloskan atau tidak karena penetapan sendiri baru 19 Agustus," ujarnya.
Sebelumnya, Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan turut diikuti oleh satu pasangan cagub dan cawagub independen atau non partai. Namun, berdasarkan temuan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), calon independen tersebut sengaja dimunculkan agar Pilkada Jakarta terlihat tetap demokratis tanpa ada kotak kosong.
"Kayaknya ada satu pasang, sekarang masih tahap verifikasi. Cuma saya belum tahu lagi update-nya gimana yang calon perseorangan ini. Terakhir saya bertemu dengan KPU ada satu pasang," kata peneliti Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati ditemui di Jakarta, Selasa (13/7/2024).
Perempuan yang akrab disapa Ninis itu menduga kalau calon independen tersebut sengaja dirancang oleh elit politik agar cagub-cawagub Jakarta yang diusung partai tidak melawan kotak kosong. Dugaan itu dipicu karena melihat kemunculan calon independen tersebut terjadi mendadak.
"Calon perseorangan ini dukungannya meningkat dalam waktu sebentar saja. Tentu ada dugaan ke sana supaya gak kotak kosong saja. Tapi kompetisinya jadi gak genuine, nggak sebenar-benarnya kompetisi karena nggak ada ruang diskusi," jelas Ninis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional