Suara.com - Sebanyak 3.457 aparat gabungan bakal dikerahkan untuk menjaga ketat sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/8/2024) besok.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan ribuan personel gabungan yang akan mengawal sidang tahunan MPR itu berasal dari TNI-Polri dan Pemda.
"Total gabungan personel pengamanan yang disiapkan adalah 3.457 personel," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (15/8/2024).
Kemudian, terkait pola pengamanan, Ade Ary menyebutkan bakal dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR, Bundaran HI dan Patung Kuda.
"Serta pengamanan rute keberangkatan dan kembali Presiden dari Istana Negara hingga Gedung DPR/MPR guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), " ucapnya.
Ade juga menambahkan pihaknya dalam menjalankan pengamanan akan mengedepankan kegiatan preventif dan penegakan hukum yang didukung intelijen guna mengantisipasi unjuk rasa, kemacetan lalu lintas serta ancaman teror.
Ribuan Tamu Undangan
Sebanyak 2.022 tamu undangan dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 pada Jumat (16/8) pukul 9.30 WIB, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Akan dihadiri kurang lebih 2022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area Plaza Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Baca Juga: Ahmad Basarah Tegaskan MPR Periode Sekarang Tak Bisa Amandemen UUD 1945
Ia juga menjelaskan bahwa format Sidang Tahunan MPR RI yang digelar satu rangkaian bersama Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dia merinci bahwa para tamu undangan tersebut terdiri dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hingga Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR/DPR/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri.
Lalu, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, ketua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan perwakilan teladan dari seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Jokowi Dan Pimpinan MPR Gelar Pertemuan Di Istana, Bahas 3 Agenda Ini
-
Ahmad Basarah Tegaskan MPR Periode Sekarang Tak Bisa Amandemen UUD 1945
-
Dilaporkan ke MKD karena Sebut Semua Fraksi Sepakati Amandemen UUD, Begini Respons Bamsoet
-
Wacana Pilpres Dikembalikan ke MPR Gegara Marak Politik Uang, Pengamat: Itu Konyol!
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?