Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Idy Muzayyad mempersoalkan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono yang menyatakan partai lambang kakbah itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia mengaku terkejut dengan langkah Mardiono itu karena terkesan tiba-tiba.
Idy mengatakan, Mardiono tak pernah melakukan koordinasi melalui mekanisme permusyawaratan partai sebelum menentukan masuk KIM. Ia pun menganggap apa yang disampaikan Mardiono hanyalah sikap pribadi.
"Sikap tersebut merupakan sikap pribadi, bukan reprentasi organisasi, belum menjadi sikap resmi. Karena harusnya diputus melalui Rapimnas atau Mukernas PPP," ujar Idy kepada wartawan, Sabtu (17/8/2024).
Menurut Idy, Mardiono memang bermasalah dalam menjalankan mekanisme organisasi, termasuk sikap politik kepartaian terkait gabung ke KIM. Karenanya Idy meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak gampang percaya dengan pernyataan pribadi Mardiono.
"Jadi saya menyayangkan soal proses dan mekanisme yang tidak ditempuh oleh Pak Mardiono. Kalau soal gabung ke KIM itu bagus saja, asal sesuai prosedur kepartaian PPP yang sesuai AD/ART," terangnya.
Contohnya, kata Idy, saat PPP memutuskan mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu. Keputusannya diambil setelah melalui forum resmi Rapimnas di Yogyakarta bulan April 2023.
Ia menduga Mardiono mengatasnamakan sikap partai untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
"Maka kalau mau menasakh atau mengubah ya harus melalui forum yang setara," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Beri Jawaban soal Upacara 17 Agustus di IKN Tahun Depan, Ini Katanya
Berita Terkait
-
Prabowo Beri Jawaban soal Upacara 17 Agustus di IKN Tahun Depan, Ini Katanya
-
PKS Pastikan Kadernya Dampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Fix Suswono?
-
Prabowo Subianto Hadiri Upacara HUT RI ke-79 di IKN, Pakai Baju Adat Bangsawan Betawi
-
Megawati dan SBY Absen Upacara HUT RI di IKN, Jokowi: Beliau-beliau kan Ada Kegiatan yang Sangat Penting
-
Effortless dan Chic, Intip 4 Gaya Simpel Kim Ji Won yang Tampil Modis Setiap Hari
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu