Suara.com - Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menyarankan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk lebih fokus mengurus kasus Harun Masiku, ketimbang terus blunder dengan menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saran itu disampaikan Grace menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang membeberkan rekaman suara Jokowi yang disebut-sebut ingin menggunakan penegak hukum untuk melakukan intimidasi. Belakangan, pihak Istana menegaskan rekaman itu merupakan potongan video.
"Dari pada blunder terus menerus, menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan data, mungkin ada baiknya Mas Hasto fokus saja ke kasus Harun Masiku," kata Grace dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (18/8/2024).
Grace menyoroti sikap Hasto yang belakangan kerap menyerang, bahkan memfitnah Jokowi.
"Baru kemarin memfitnah Pak Jokowi mau merebut PDIP, hari ini keluar fitnah baru bahwa Pak Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi," kata Grace.
Grace menjelaskan bahwa rekaman suara yang diputar Hasto adalah sambutan Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul, 13 November 2019.
Dia bilang, melalui sambutan itu, Jokowi justru mengingatkan pemda dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan.
"Maksud dan konteks pernyataan bapak presiden tersebut adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semua untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Grace.
"Silakan publik melakukan cek sendiri. Transkrip pidato lengkap bisa diakses siapapun di website Setkab. Tidak ada yang ditutupi," sambungnya.
Sebelumnya, Istana buka suara perihal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim mendengar rekaman video berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum.
Koordinaror Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan tuduhan Hasto terhadap Jokowi tidak benar.
"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/8/2024).
Ari menjelaskan rekaman video yang dimaksud Hasto merupakan potongan pidato atau sambutan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul, 13 November 2019.
Ia berujar sambutan presiden pada rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media.
"Namun rekaman video pidato presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi tabg tidak tepat," kata Ari.
Berita Terkait
-
PDIP Ditinggal Sendirian Usai PPP-Perindo Gabung KIM: Tak Masalah, Kami Akan Tetap Kokoh
-
Jalan Terjal Anies Menuju DKI 1: Ditinggal PKS-NasDem, Hampir Dipastikan Gagal Maju Meski Didukung PDIP
-
Penjelasan Istana Soal Rekaman Diduga Suara Jokowi Intimidasi Pakai Aparat Hukum Yang Diputar Hasto PDIP
-
Janji Tak Mangkir Lagi! Hasto Kristiyanto akan Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Suap DJKA
-
Prabowo Beri Jawaban soal Upacara 17 Agustus di IKN Tahun Depan, Ini Katanya
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'