Suara.com - Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menyarankan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk lebih fokus mengurus kasus Harun Masiku, ketimbang terus blunder dengan menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saran itu disampaikan Grace menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang membeberkan rekaman suara Jokowi yang disebut-sebut ingin menggunakan penegak hukum untuk melakukan intimidasi. Belakangan, pihak Istana menegaskan rekaman itu merupakan potongan video.
"Dari pada blunder terus menerus, menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan data, mungkin ada baiknya Mas Hasto fokus saja ke kasus Harun Masiku," kata Grace dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (18/8/2024).
Grace menyoroti sikap Hasto yang belakangan kerap menyerang, bahkan memfitnah Jokowi.
"Baru kemarin memfitnah Pak Jokowi mau merebut PDIP, hari ini keluar fitnah baru bahwa Pak Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi," kata Grace.
Grace menjelaskan bahwa rekaman suara yang diputar Hasto adalah sambutan Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul, 13 November 2019.
Dia bilang, melalui sambutan itu, Jokowi justru mengingatkan pemda dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan.
"Maksud dan konteks pernyataan bapak presiden tersebut adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semua untuk kepentingan bangsa dan negara," tutur Grace.
"Silakan publik melakukan cek sendiri. Transkrip pidato lengkap bisa diakses siapapun di website Setkab. Tidak ada yang ditutupi," sambungnya.
Sebelumnya, Istana buka suara perihal pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim mendengar rekaman video berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum.
Koordinaror Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan tuduhan Hasto terhadap Jokowi tidak benar.
"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/8/2024).
Ari menjelaskan rekaman video yang dimaksud Hasto merupakan potongan pidato atau sambutan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul, 13 November 2019.
Ia berujar sambutan presiden pada rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media.
"Namun rekaman video pidato presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi tabg tidak tepat," kata Ari.
Ari menyamlaikan konteks pernyataan Jokowi dalam acara pada 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, antara lain penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Bahkan dalam sambutan tersebut, presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," kata Ari.
Berita Terkait
-
PDIP Ditinggal Sendirian Usai PPP-Perindo Gabung KIM: Tak Masalah, Kami Akan Tetap Kokoh
-
Jalan Terjal Anies Menuju DKI 1: Ditinggal PKS-NasDem, Hampir Dipastikan Gagal Maju Meski Didukung PDIP
-
Penjelasan Istana Soal Rekaman Diduga Suara Jokowi Intimidasi Pakai Aparat Hukum Yang Diputar Hasto PDIP
-
Janji Tak Mangkir Lagi! Hasto Kristiyanto akan Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Suap DJKA
-
Prabowo Beri Jawaban soal Upacara 17 Agustus di IKN Tahun Depan, Ini Katanya
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM