Kecelakaan KA Bekasi Timur, Komisi V DPR Dorong Percepatan Flyover Bulak Kapal

Suara.com - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengambil langkah konkret pascakecelakaan kereta api maut di Bekasi Timur yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 85 lainnya luka-luka.

Wakil Ketua Syaiful Huda menegaskan agar pemerintah tidak perlu menunggu rekomendasi final dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk memulai perbaikan infrastruktur.

Menjelang Rapat Kerja (Raker) Komisi V hari ini, Huda menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai hasil investigasi awal.

“Kita ingin, karena ini sudah tertunda ya. Kita ingin ini momentum raker ini untuk kira-kira nanti Kemenhub menjelaskan sedetail mungkin temuan di lapangan. Di saat yang sama mungkin kita berharap KNKT sudah memberikan semacam hasil investigasi forensik awal lah, kira-kira gitu, sebelum nanti kita tunggu hasil investigasi forensik dari KNKT secara menyeluruh. Tapi kita betul-betul sangat berharap raker ini sudah memberi gambaran awal dari temuan-temuan KNKT,” ujar Huda di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia berharap gambaran awal ini bisa menjelaskan tragedi yang terjadi di Bulak Kapal tersebut.

Menurutnya, pihak Kemenhub dan KAI sebenarnya sudah memahami kendala teknis di lapangan tanpa harus menunggu proses formal yang panjang.

“Nah, tentu kami Komisi V berharap ya bahwa Kementerian Perhubungan sebenarnya tidak perlu menunggu rekomendasi dari KNKT perbaikannya apa. Karena sebenarnya di lapangan sudah teman-teman KAI juga sudah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi,” lanjutnya.

Terkait solusi permanen di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Huda mengingatkan adanya instruksi Presiden untuk mempercepat pembangunan underpass atau flyover, terutama di wilayah dengan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi seperti Jabodetabek.

“Khusus untuk Bulak Kapal memang yang paling mungkin flyover. Pak Presiden sudah memberikan ruang fiskal cukup besar, 4 triliun. Artinya ini bisa dipercepat. Oleh karena itu kami sangat berharap raker ini kira-kira Kemenhub sudah menjelaskan kami sudah ketemu dengan Pemda, paling tidak Pemda Kota Bekasi, tidak ada lagi masalah isu pembebasan, tidak ada lagi masalah apa, jadi dengan itu lalu bisa dipercepat pembangunannya,” tegasnya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Fiskal, Pimpinan DPD: Pidato Prabowo Ekspresi Nyata Ekonomi Pancasila

Selain masalah perlintasan sebidang, Huda juga menyoroti urgensi penyelesaian proyek Double-Double Track (DDT) sepanjang 17 km untuk memisahkan jalur kereta dalam kota dan luar kota.

Ia menegaskan anggaran sebesar Rp7 triliun sudah disiapkan Presiden untuk keperluan tersebut.

“DDT itu udah nggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat dalam kota, luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu udah kesimpulan. Nah karena itu nggak usah ada diskusi sebenarnya. Itu sudah langsung oke DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 km lah. Itu nggak boleh lagi ada isu nggak ada anggaran, Pak Presiden sudah ngasih 7T gitu,” jelasnya.

Huda mendesak agar kepadatan frekuensi kereta di jalur Bekasi segera teratasi karena hal tersebut sering kali menjadi pemicu masalah.

“Sampai hari ini kita masih rasakan teman-teman yang ada di Bekasi itu itu masih merasakan situasi frekuensi kepadatannya masih belum teratasi gitu. Nah karena itu saya kira langkah-langkah ini sudah nggak perlu didiskusikan juga ke Komisi V jadi karena rekomendasi semua pihak kan kira-kira gitu. MTI merekomendasikan udah DDT harus secepatnya gitu dan itu termasuk yang bikin trouble,” pungkasnya.