Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali berikan ratusan Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 di Jakarta, Minggu (18/8). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan ada 197 bakal calon kepala daerah yang diberikan dokumen rekomendasi dari PKB.
Namun, dari ratusan dokumen tersebut, PKB belum menentukan pilihan dukungan untuk bakal cagub-cawagub Jakarta.
"DKI nanti proses, belum selesai," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu ditemui usai serah terima dokumen KWK di Jakarta, Minggu (18/8/2024).
PKB sendiri telah diberikan sinyal oleh PDIP untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partainya masih menunggu Muktamar PKB untuk memastikan koalisi di Pilkada Jakarta 2024.
Menjawab pernyataan tersebut, Cak Imin menyampaikan kalau partainya akan lebih dulu lakukan muktamar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang. Sementara itu, jadwal pendaftaran pasangan calon cagub-cawagub Jakarta pada 27-29 Agustus 2024.
Cak Imin meminta publik untuk menunggu sampai waktu pendaftaran nanti.
"Pokoknya tanggal 27 adalah puncak dari semua proses itu pendaftaran. Pokoknya tunggu saja, insyaallah pendaftaran baru pasti semua," kata Cak Imin.
Cak Imin juga menanggapi kabar Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang kabarnya akan mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Cagub-Cawagub Jakarta pada Senin (19/8) malam.
Cak Imin mengaku kalau partainya tidak mendapatkan undangan untuk deklarasi tersebut.
Baca Juga: Konflik Makin Panas Jelang Muktamar: Sejarah PKB Tak Lepas dari Surat PBNU
"Belum ada undangan sampai sekarang," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dulu Mati-matian Dukung Anies Baswedan, PKB Kini Merapat ke Prabowo-Gibran, Cak Imin Bicara Makan Siang Gratis
-
Resmi Gabung Pemerintah, Cak Imin Ungkap Alasan PKB Mau Koalisi Dengan Gerindra
-
Komentar Cak Imin Usai Diajak Keliling IKN Oleh Jokowi: Sebagai Bangunan Singkat, Sudah Prestasi Baik
-
Konflik Makin Panas Jelang Muktamar: Sejarah PKB Tak Lepas dari Surat PBNU
-
Cak Imin Sindir PBNU: PKB Bukan Milik Muhaimin Atau NU, Tapi Milik Rakyat
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka