Suara.com - Greenpeace Indonesia mengaminkan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak ada polusi udara. Bahkan bisa meningkatkan angka harapan hidup sampai 10 tahun.
Akan tetapi, Greenpeace juga memprediksi kalau lingkungan asri di IKN itu tidak akan berlangsung selamanya. Mengingat masih terjadi penebangan hutan besar-besaran di Pulau Kalimantan tersebut serta krisis iklim yang tak tertangani.
"Karena kualitas udara, kualitas lingkungan, itu iya (IKN minim polusi), tadi lagi-lagi, terkait erat dengan kondisi perubahan iklim. Justru yang kita khawatirkan, karena kerusakan semakin masif di Kalimantan, deforestasi terus terjadi, itu akan menyebabkan presisi iklim itu akan meningkat," kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas kepada Suara.com, dihubungi, Rabu (21/8/2024).
Arie menjelaskan, bahwa sejumlah wilayah Kalimantan Timur yang menjadi lokasi IKN itu sudah terjadi perubahan iklim di tingkat lokal yang lebih ekstrim. Seperti, musim kemarau yang jangka waktunya makin lama dengan suhu panas lebih ekstrem. Sementara saat musim hujan, curah hujannya lebih tinggi dalam waktu yang pendek.
"Musim kemarau itu terjadi kebakaran lahan, itu sudah ada di depan mata. Jadi, kalau klaimnya (harapan hidup bertambah) bisa 10 tahun, abis itu bisa jadi tiba-tiba di musim-musim kemarau terjadi kebakaran lahan, kualitas udaranya buruk, itu bisa jadi kembali lagi memperpendek 10 tahun itu," tuturnya.
Ancaman krisis iklim tersebut telah nyata terjadi di Kalimantan Timur, termasuk IKN. Bahkan pola bencana alam yang rentan terjadi juga kian sulit diprediksi lantaran krisis iklim yang makin parah.
Bila memutuskan untuk tinggal di IKN, maka perlu waspada terhadap ancaman bencana alam akibat krisis alam tersebut.
"Ada pola iklim yang sudah berubah, ini yang kami sebut sebagai krisis iklim yang sudah terjadi. Jadi, cuaca itu sudah tidak bisa diprediksi. Anomali cuaca itu sudah sering terjadi. Ini yang kemudian akan berdampak pada bencana-bencana hidrometrologi itu semakin meningkat, semakin sering terjadi," pungkasnya.
Baca Juga: Anggaran Pemeliharaan Gedung IKN Tembus Rp26 Triliun
Berita Terkait
-
Top! Infrastruktur Strategis Penghubung IKN-Balikpapan Pakai FABA PLN
-
Berkolaborasi, PINS dan CHT INFINITY Mendirikan Smart Pole Pertama di IKN
-
Anggaran Pemeliharaan Gedung IKN Tembus Rp26 Triliun
-
Unboxing Isi Snack Upacara HUT RI di IKN, Mereknya Diganti Logo?
-
Menteri Basuki Bilang Tinggal di IKN Bisa Bikin Panjang Umur, Begini Respons Guru Besar FKUI
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri