Suara.com - Sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada meliburkan kelasnya. Mereka mendukung para mahasiswa untuk turun ke jalan mengikuti aksi mengawal putusan MK.
Hal itu diungkap Herlambang Wiratraman, salah satu dosen Fakultas Hukum UGM. Dia bilang langkah ini merupakan bentuk keresahan bersama dari mahasiswa dan dosen.
"Ya saya kira itu pertama secara individu sejumlah dosen punya keresahan dan tidak ada pilihan lain. Memang hari ini saya kira hari yang tepat bersama-sama, bersolidaritas ya antara dosen dan mahasiswa untuk ke turun jalan," kata Herlambang ditemui di tengah massa aksi, Kamis (22/8/2024).
"Tentu fisipol sudah membuat pernyataan, temen-temen Fakultas Hukum juga sebagian dosen-dosennya ada di sana (ikut aksi) mereka berkumpul dan meliburkan mahasiswa," sambungnya.
Keresahan utama yang dirasakan massa aksi, kata Herlambang terkait dengan langkah penguasa yang sudah sewenang-wenang. Aksi ini adalah puncak dari kemuakan masyarakat yang terus menerus dibohongi.
"Masyarakat sudah muak, publik seakan dibodohi terus-menerus dan tentu aksi ini adalah bagian untuk menjawab bahwa rakyat tidak mau lagi dibodohi oleh mereka penguasa yang sewenang-wenang," tandasnya.
Selain itu, aksi ini bagian dari upaya untuk mendorong perubahan yang hari ini mungkin tidak akan bisa dibiarkan lagi. Jika aspirasi dari rakyat ini tak didengarkan oleh para penguasa maka tentu akan ada konsekuensi yang lebih besar.
Terkait revisi UU Pilkada, Herlambang mengatakan sudah seharusnya dihentikan saja. Menurutnya agenda itu hanya melanggengkan kekuasaan saja.
"Ya saya kira dihentikan (RUU Pilkada) enggak relevan karena itu hanya politik dinasti dan juga hanya untuk mengencangkan kartelisasi politik yang terjadi di Republik ini. Ya putusan MK yang harus hargai atau dihormati," tandasnya.
Baca Juga: Ada 'Tiang Pancung' Buat Jokowi dalam Aksi Kawal Putusan MK di DPR
Disebutkan Herlambang, setidaknya ada lebih dari 20 dosen dari UGM yang ikut dalam aksi massa ini. Selain aksi kali ini, para dosen pun sudah melakukan konsolidasi nasional untuk menanggapi dinamika politik sekarang.
"Mudah-mudahan teman-teman tidak menjadi surut yang dengan situasi sekarang ini dan ya saya kira semua elemen sekarang sedang berupaya bersama-sama untuk mengingatkan penguasa yang sewenang-wenang," tandasnya.
Berita Terkait
-
DPR Abaikan Putusan MK, Dosen UGM Sebut Indonesia Alami Darurat Demokrasi
-
Pimpinan Baleg DPR Batal Temui Massa Pendemo usai Dengar Yel-yel Dua Lima Jigo, Habiburokhman: Takut Ada Provokator
-
Ada 'Tiang Pancung' Buat Jokowi dalam Aksi Kawal Putusan MK di DPR
-
Upah Menkumham Supratman Usai Bilang DPR Tak Lakukan Pembangkangan Konstitusi
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres