Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia menyebutkan soal Raja Jawa dalam Munas Golkar, Rabu (21/8/24) lalu. Pernyataan Bahlil ini pun mendapatkan tanggapan dari Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X.
Sultan enggan menanggapi pernyataan tersebut. Sebab pernyataan Bahlil tersebut tidak substansial seperti itu tidak perlu ditanggapi.
"Masak seperti itu saya tanggapi, tidak usahlah," ujar Sultan di Yogyakarta, Kamis (22/8/2024).
Sultan menyampaikan, dirinya tidak tahu siapa sosok Raja Jawa seperti yang diungkapkan Bahlil. Meski pernah menjadi kader Partai Golkar, Sultan tidak ikut campur dalam urusan politik partai tersebut saat ini.
"Saya juga tidak tahu yang dimaksud itu siapa kok," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Bahlil menyinggung mengenai sosok Raja Jawa dalam pidato pertamanya sebagai Ketum. Dalam kesempatan itu Bahlil meminta para kader harus berhati-hati dengan sosok ini agar tidak celaka.
“Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main main celaka kita, saya mau kasih tahu aja jangan coba main-main barang ini, waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," imbuhnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menyebut Raja Jawa yang disebut Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia sudah tidak asing lagi. Ia menyebut sosok ini sudah dikenal masyarakat tanpa perlu diberitahu.
Menurutnya, sang Raja Jawa ini mempunyai kekuatan dan jabatan penting yang bisa dipakai untuk menundukkan siapapun yang tidak patuh. Namun, ia enggan menyebut siapa orang yang dimaksud Bahlil.
Baca Juga: Baru Dilantik, Bahlil Punya PR Soal Skema Power Wheeling di RUU EBET
"Ya ini kekuatan figur tertentu, sosok tertentu yang punya kuasa, punya pengaruh dan punya jabatan. Walaupun tidak merujuk pada tokoh tertentu, orang-orang paham itu. Masyarakat tahu siapa Raja Jawa itu tanpa menyebutkan namanya," ujar Ujang kepada Suara.com, Rabu (21/8/2024).
Ujang mengatakan, Raja Jawa yang dimaksud ini bahkan bisa mengerahkan kekuatan aparat hukum untuk memenjarakan siapapun yang melawannya.
"Raja Jawa itu representasi figur tertentu yang punya power, jabatan yang bisa menghukum atau melakukan tindakan kejam, bengis memenjarakan yang tidak mengikutinya," jelasnya.
"Kalau Raja Jawa tidak senang, perintahnya tidak diikuti, semuanya akan masuk jeruji besi," lanjutnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia menilai ucapan Bahlil itu merupakan ancaman kepada para kader di Partai Golkar agar tidak berbuat macam-macam yang tidak disenangi sang Raja Jawa.
"Itu ancaman halus dari Bahlil kepada kader-kader Golkar. Hati-hati kalau tidak nurut bahaya, ngeri loh. Sudah banyak yang masuk penjara," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana