Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menyebut konstelasi politik jelang pilkada kali ini, efek pilpresnya masih sangat kental sekali.
"Efek pilpres, rasanya masih terasa sampai hari ini. Kemudian pengelompokan kekuatan partai hari ini mulai terlihat tidak sebanding. Itu fakta politik," terangnya kepada Suara.com saat ditemui Kamis (23/8/2024) petang.
"Dan, proses sampai menggumpal kekuatan menjadi satu, masyarakat melihat pascapilpres siapa bergabung dan yang tidak ingin gabung karena mempertahankan prinsipnya. Konsekuensinya hasil pemilu legislatif yang kemudian menentukan pilkada, maka bila daerah yang suaranya kecil dan tidak memenuhi syarat tidak bisa mengajukan calon, contohnya di DKI Jakarta," jelasnya.
Maka apa yang terjadi, lanjut Ganjar, PDIP memilih tidak mengajukan calon karena memang tak ada kewajiban mengajukan calon di Pilkada tidak seperti Pilpres.
"Tidak jadi masalah kok. Sampai tiba-tiba ada putusan MK itu bisa mengajukan sendiri. Pada saat itu rasa-rasanya terjadi apa ya situasi berubah. Seumpama, mungkin sebelumnya ada skenario yang ingin diciptakan ada satu kekuatan berkumpul dan melawan kotak kosong, apa di balik ini maka ada kepentingan politik selanjutnya, dan rasa politik ini bisa dibaca lho oleh publik," kata mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini.
"Kalau di satu daerah terjadi akumulasi kekuatan itu ada apa? Adakah sumber daya yang harus dikuasai pada saat itu Konstelasi itu yang saya baca hari ini karena adanya efek Pilpres," ungkapnya.
Tidak benar-benar Ditinggalkan
Meski begitu, Ganjar menegaskan bahwa PDI Perjuangan dalam hal ini yang disebut bakal dikucilkan, toh nyatanya asimetris dengan fakta di daerah.
"Betul-betul tidak sama, asimetris. Maka ketika kemudian pasti sendiri dilawan, dikeroyok ngga. Di daerah malah banyak kok yang ngajak kerja sama, datang kepada kami bahkan kemarin ada partai lain mau maju dari kami terus saya bilang kayaknya kamu mau mengusung kader sendiri deh gitu ya, terus kemudian dia bilang keesokan harinya siap pindah partai dan tadi pagi kirim ke saya sudah pakai baju merah," ungkapnya.
Baca Juga: Fix! Drama Kaesang Maju Pilkada 2024 Berakhir, KPU Siapkan Ini Demi Patuhi Putusan MK
Berita Terkait
-
Bukan Kaesang, Gerindra Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jawa Tengah
-
Beda dengan Kaesang, Putri Cak Imin Tuai Sorotan Ikut Demo di DPR Tolak RUU Pilkada
-
Temui Wakapolda Metro Jaya, Dua Elite Gerindra Minta Massa Aksi Tolak Pengesahan RUU Pilkada Dibebaskan
-
Usai DPR, Giliran KPU RI yang Didemo Kawal Putusan MK
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan
-
Hantam Jalan Berlubang di Tanjung Priok, Pengendara Motor Tewas Terserempet Truk
-
YLBHI Ingatkan TNI Soal Rencana Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza: Tanpa Mandat PBB Bisa Ilegal
-
Tragedi Tual Jadi Alarm Keras: Brimob Didorong Kembali ke 'Khitah' High-Risk, Bukan Keamanan Rutin
-
KPK Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Suap Diskon Pajak di Kemenkeu
-
Ketua DPRD DKI Soroti Pengangguran Tembus 6 Persen, Dinilai Picu Kriminalitas