Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menyebut konstelasi politik jelang pilkada kali ini, efek pilpresnya masih sangat kental sekali.
"Efek pilpres, rasanya masih terasa sampai hari ini. Kemudian pengelompokan kekuatan partai hari ini mulai terlihat tidak sebanding. Itu fakta politik," terangnya kepada Suara.com saat ditemui Kamis (23/8/2024) petang.
"Dan, proses sampai menggumpal kekuatan menjadi satu, masyarakat melihat pascapilpres siapa bergabung dan yang tidak ingin gabung karena mempertahankan prinsipnya. Konsekuensinya hasil pemilu legislatif yang kemudian menentukan pilkada, maka bila daerah yang suaranya kecil dan tidak memenuhi syarat tidak bisa mengajukan calon, contohnya di DKI Jakarta," jelasnya.
Maka apa yang terjadi, lanjut Ganjar, PDIP memilih tidak mengajukan calon karena memang tak ada kewajiban mengajukan calon di Pilkada tidak seperti Pilpres.
"Tidak jadi masalah kok. Sampai tiba-tiba ada putusan MK itu bisa mengajukan sendiri. Pada saat itu rasa-rasanya terjadi apa ya situasi berubah. Seumpama, mungkin sebelumnya ada skenario yang ingin diciptakan ada satu kekuatan berkumpul dan melawan kotak kosong, apa di balik ini maka ada kepentingan politik selanjutnya, dan rasa politik ini bisa dibaca lho oleh publik," kata mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini.
"Kalau di satu daerah terjadi akumulasi kekuatan itu ada apa? Adakah sumber daya yang harus dikuasai pada saat itu Konstelasi itu yang saya baca hari ini karena adanya efek Pilpres," ungkapnya.
Tidak benar-benar Ditinggalkan
Meski begitu, Ganjar menegaskan bahwa PDI Perjuangan dalam hal ini yang disebut bakal dikucilkan, toh nyatanya asimetris dengan fakta di daerah.
"Betul-betul tidak sama, asimetris. Maka ketika kemudian pasti sendiri dilawan, dikeroyok ngga. Di daerah malah banyak kok yang ngajak kerja sama, datang kepada kami bahkan kemarin ada partai lain mau maju dari kami terus saya bilang kayaknya kamu mau mengusung kader sendiri deh gitu ya, terus kemudian dia bilang keesokan harinya siap pindah partai dan tadi pagi kirim ke saya sudah pakai baju merah," ungkapnya.
Baca Juga: Fix! Drama Kaesang Maju Pilkada 2024 Berakhir, KPU Siapkan Ini Demi Patuhi Putusan MK
Berita Terkait
-
Bukan Kaesang, Gerindra Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jawa Tengah
-
Beda dengan Kaesang, Putri Cak Imin Tuai Sorotan Ikut Demo di DPR Tolak RUU Pilkada
-
Temui Wakapolda Metro Jaya, Dua Elite Gerindra Minta Massa Aksi Tolak Pengesahan RUU Pilkada Dibebaskan
-
Usai DPR, Giliran KPU RI yang Didemo Kawal Putusan MK
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional