Suara.com - Sebanyak 1.676 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024) hari ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut ribuan personel gabungan itu meliputi Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta.
"Dalam rangka pengamanan beberapa obyek vital kami melibatkan sejumlah 1.676 personel gabungan," kata Susatyo kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).
Dalam pelaksanaannya, kata Susatyo, seluruh personel pengamanan tidak dibekali dengan senjata api. Mereka juga telah diingatkan selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengutamakan negosiasi serta memberikan pelayanan secara humanis.
"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya," katanya.
Selain mengerahkan ribuan personel pengamanan, pihak kepolisian juga telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas. Namun penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Bila nanti di sekitar obyek vital ada massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan rekayasa lalu lintas," jelas Susatyo.
Sebagaimana diketahui Partai Buruh dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU RI hari ini. Salah satu tuntutannya meminta KPU RI segera menerbitkan Pertama KPU atau PKPU yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 60/PPU-XXII/2024.
Baca Juga: Partai Buruh Mendadak Batal Demo Hari Ini, Said Iqbal Ultimatum DPR soal Putusan MK: Jangan Ingkar!
Berita Terkait
-
Pendidikan Reza Arap, Etika Bagi-bagi Makanan ke Mahasiswa yang Demo Dipuji
-
Usai DPR, Giliran KPU RI yang Didemo Kawal Putusan MK
-
Fix! Drama Kaesang Maju Pilkada 2024 Berakhir, KPU Siapkan Ini Demi Patuhi Putusan MK
-
Komisi II DPR Terima Draf PKPU Sesuai Putusan MK, Hari Senin Diputuskan
-
Kaesang Gagal Maju Pilkada, KPU Nyatakan PKPU Pedomani Keputusan MK Termasuk Syarat Usia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo