Suara.com - Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro menanggapi isu keretakan antara Presiden Jokowi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Juri berpandangan isu itu sengaja dihembuskan sebagai upaya adu domba.
Menurutnya, tujuan adu domba lewat isu keretakan Jokowi dan Prabowo dilakukan sebagai upaya menganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan.
“Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).
Juri menyampaikan, upaya adu domba dilakukan pihak-pihak dengan cara merangkai berbagai informasi terkait peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dari rangkaian tersebut kemudian diutak-atik sehingg memberikan kesan ada kaitan, lalu disimpulkan dengan nada telah terjadi keretakan.
Juri menjelaskan, fokus utama pemerintahan Jokowi saat ini adalah meletakan fondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Dia bilang, Jokowi memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi preisden terpilih untuk memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.
“Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo,’ kata Juri.
Dia menegaskan upaya adu domba sudah usang dan masyarakat tidak suka. Ia lantas meminta agar upaya adu domba tersebut dihentikan.
“Politik adu domba itu politik usang sangat tidak disukai oleh masyarakat kita. Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa,” kata Juri.
Berita Terkait
-
Kaesang-Erina Dibully Gegara Jet Pribadi, Keluarga Jokowi Kini jadi Public Enemy karena Ambisi Kekuasaan?
-
Bak Bumi dan Langit, Jomplangnya Gaya Hidup Keluarga Jokowi dalam 10 Tahun: Kelas Ekonomi vs Jet Pribadi
-
Ngaku Bakal Didukung Prabowo buat Nyagub di Aceh, Eks Panglima GAM Mualem: Beliau Setia kepada Kita Semua
-
Perbedaan Hidung dan Dagu Lancip Iriana Jokowi Jadi Sorotan, Warganet: Oplas?
-
Jokowi Hadiahi PBNU Tambang Seluas 26.000 Hektar di Kalimantan Timur
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
Terkini
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih
-
Curhat di Depan Pemuda Lintas Iman, Cak Imin: Maklum, Saya Kalah Terus
-
Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025
-
Kecam Pemerkosaan di Taksi Online, Anggota DPR Desak Polisi Terapkan UU TPKS