Suara.com - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia sukses menggelar Simposium Internasional XVI di Budapest, Hongaria, yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Agustus 2024.
Acara ini ditutup dengan pembacaan Deklarasi Budapest, yang di dalamnya memuat concern dan komitmen PPI Dunia terhadap berbagai isu strategis nasional dan internasional.
Dalam deklarasi yang dibacakan oleh Hamzah Assuudy Lubis, Koordinator PPI Dunia 2023-2024, PPI Dunia menegaskan dukungan penuh terhadap tegaknya demokrasi di Indonesia dengan menyerukan pengembalian kedaulatan kepada rakyat.
Deklarasi ini juga memuat beberapa poin penting lainnya yang menjadi fokus perhatian PPI Dunia:
Kedaulatan Rakyat: PPI Dunia mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia melalui pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan: PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan mendukung implementasi ASEAN Haze Transboundary Agreement. Mereka juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait lingkungan.
Pelestarian Warisan Budaya: PPI Dunia mendorong pemerintah untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Indonesia melalui dokumentasi digital dan regulasi yang ketat. Para mahasiswa juga diajak untuk berperan sebagai duta budaya.
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Deklarasi Budapest merekomendasikan kebijakan inklusif, pendanaan yang memadai, serta kolaborasi multi-stakeholder guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan: PPI Dunia mendesak kolaborasi riset dan pengembangan komponen dalam negeri untuk mendorong energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pengelolaan Limbah: Deklarasi ini mengajak pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui teknologi dan penerapan ekonomi sirkular.
Baca Juga: Bisa Mengancam Keselamatan, KPAI Minta Warganet Jangan Dukung Siswa STM Demo di DPR
Transformasi Layanan Digital: PPI Dunia mendorong transformasi layanan digital berbasis teknologi 5G dengan memastikan keamanan sistem dan perlindungan konsumen.
Perlindungan Pelajar Diaspora: PPI Dunia meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri agar hak-hak pelajar diaspora terjamin.
Advokasi Perdamaian Palestina: PPI Dunia mendesak pemerintah Indonesia untuk menjadi contoh dalam mengadvokasi perdamaian dan solusi adil bagi konflik Palestina.
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan: PPI Dunia mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dengan pendekatan One Health dan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
Fokus Investasi pada Digital dan Energi Terbarukan: Deklarasi ini juga menekankan pentingnya investasi pada sektor digital dan energi terbarukan yang berbasis pada kekhasan regional.
Pengembangan Pariwisata: PPI Dunia mengajak pemerintah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku pariwisata di destinasi super prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Berita Terkait
-
Dosen Riau Resmi Nahkodai PPI Dunia 2024/2025, Dorong Peranan Diaspora Pelajar
-
Simposium Internasional PPID: Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital
-
Ngeri! Cuma Berjarak 200 Meter dari Rumah, Pelajar SMP di Sukabumi Tewas Dibacok usai Pulang Sekolah
-
Inspiratif! 5 Rekomendasi Drama Korea untuk Pelajar yang Mencari Motivasi
-
Amankan Puluhan Pelajar, Polisi Panggil Ortu untuk Tanyakan Apa Alasan Siswa SMK Ikut Aksi di Depan DPRD Kota Semarang
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri