Suara.com - Berbagai postingan di media sosial tersebar video yang menunjukan sejumlah pelajar putih abu-abu atau anak STM ikut berdemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi tersebut justru dapat dukungan dari sejumlah warganet karena menganggap tindakan itu bentuk kepedulian anak-anak tersebut pada negara.
Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa aksi anak-anak sekolah tersebut tidak patut dilakukan.
Komisioner KPAI bidang pendidikan Aris Adi Leksono meminta warganet jangan mendukung para pelajar yang masih di bawah umur itu untuk ikut berunjuk rasa.
"Saya kira ini bisa mengancam keselamatan anak. Karena kita tidak tahu di tengah kerumunan massa itu situasinya seperti apa. Apakah akan chaos atau seperti apa," kata Aris saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/8/2024).
Dia menyampaikan bahwa anak-anak harusnya dilindungi dari risiko berbahaya yang bisa terjadi apabila demo ricuh. Aris pun meminta setiap orang tua untuk memastikan setiap anaknya langsung pulang ke rumah begitu jam sekolah selesai.
"Kami mengimbau kepada orang tua untuk saat ini segera mengontrol anak-anak. Jangan sampai pulang sekolah kemudian terlibat di demonstrasi yang justru mengancam keselamatannya, sehingga diimbau untuk segera pulang ke rumah," pintanya.
Aris memahami keinginan anak yang ingin ikut terlibat dalam gerakan Kawal Putusan MK. Menurutnya, setiap orang memang berhak menyampaikan pendapat.
Akan tetapi, cara menyampaikan pendapat itu tak harus selalu dengan mengikuti demonstrasi. Aris meminta kepada orang dewasa agar mengajarkan anak cara-cara menyampaikan pendapat selain turun ke jalan.
"Anak juga diberi hak menyampaikan aspirasi tapi dengan cara-cara yang baik, cara yang tidak mengancam keselamatannyam. Misalnya dengan menyampaikan melalui tulisan atau medsosnya untuk mengharapkan perbaikan sistem demokrasi kita," sarannya.
Baca Juga: Mencekam! Massa Tolak RUU Pilkada Dobrak Barikade Polisi di Gerbang DPR
Lebih lanjut, Aris mengatakan dirinya banyak mendapatkan kiriman postingan dari berbagai media sosial yang menunjukan aksi para pelajar di jalan. Dia melihat, semakin malam justru jumlah anak yang turun ke jalan kian banyak.
Padahal batas waktu demonstrasi telah berakhir pukul 5 sore. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat anak rentan menjadi korban bila terjadi kericuhan.
"Pelajar kita perlu dilindungi dan diberi edukasi tentang cara-cara menyampaikan aspirasi tanpa membahayakan dirinya," pesannya.
Berita Terkait
-
Anak STM Ikut Aksi Kawal Putusan MK, KPAI Bilang Begini
-
Mencekam! Massa Tolak RUU Pilkada Dobrak Barikade Polisi di Gerbang DPR
-
Tol Dalam Kota Depan Gedung DPR Masih Lumpuh Buntut Tolak Revisi UU Pilkada, Ada Massa Putih Abu-abu
-
Anak STM Turun Aksi Kawal Putusan MK, Lagu Indonesia Pusaka Berkumandang
-
Pekikan Revolusi, Massa Aksi Penolakan RUU Pilkada Coba Terobos Barikade Polisi di Pintu Gerbang Belakang DPR
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Gakkum Kehutanan Tangkap DPO Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas