Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono menilai rencana untuk membentuk matra keempat TNI soal angkatan siber harus benar-benar dimatangkan. Menurutnya, hal pembentukan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
"Bilamana anggaran angkatan siber ini akan dibuat kan harus ada satu dasar hukumhya, ada undang-undangnya, terus juga harus ada ketegasan jelasnya terus juga tupoksinya seperti apa, nah ini semua yang harus dimatangkan ya dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya, mengenai wacana pembentukan matra keempat TNI tersebut tidak bisa dilakukan di pemerintahan sekarang. Sehingga wacana tersebut harus dibahas di pemerintahan periode selanjutnya.
"Jadi mungkin ini salah satu pekerjaan yang di-carry over ke pemerintahan berikutnya (Prabowo-Gibran)," ujarnya.
Di sisi lain, Dave menyampaikan, jika pihaknya sudab membahas mengenai anggaran siber dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Ya kemarin kan kita juga rapat dengan BSSN kita bahas anggarann mereka alhamdulillah anggarannya sudah membaik, dari yang dulu ya di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T, akan tetapi anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyinggug dukungannya terhadap adanya matra keempat yaitu Angkatan Siber TNI.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI.
Awalnya, dia menjelaskan bahwa kasus peretasan data nasional menunjukkan adanya urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber.
"Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Terlebih, dia menjelaskan bahwa adanya Angkatan Siber TNI ini penting lantaran Indonesia berada di posisi geopolitik yang dinilai rawan.
"Ini penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya," tutur Bamsoet.
"Di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," katanya.
Berita Terkait
-
Rapat Bareng Kemenhan dan Panglima, Anggaran hingga Target TNI di Masa Transisi Jokowi - Prabowo Dibahas DPR Hari Ini
-
Akui Temui Haji Isam, Bobby Golkar Minta Restu buat Nyalon Anggota BPK?
-
Rela Resign Demi Nyagub di Jatim, Luluk Ngaku Sudah Ajukan Surat Mundur ke DPR
-
Jokowi Minta DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan Aset, Puan Tanya Balik: Dipercepat Lebih Baik?
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
-
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?