Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan ihwal kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.
"Belum dibahas. Iya (sampai saat ini)," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 saat merespons pertanyaan seputar pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Sri Mulyani sekaligus memastikan bahwa pemerintah dan DPR tidak menyinggung mengenai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite untuk penghematan APBN dalam pembahasan APBN tahun depan.
"2025 sedang dengan DPR tidak ada pembahasan itu," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pertimbangan dan urgensi atas kebijakan pemerintah membatasi pembalian BBM bersubsidi. Diketahui kebijakan itu bakal dimulai Oktober 2024.
Jokowi berdalih pembatasan BBM bersubsidi tersebut terkait polusi hingga efisiensi APBN.
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Jokowi menyampaikan kebijakan tersebut masih sebatas sosialisasi. Ia memastikan belum ada keputusan dan rapat perihal tersebut.
Baca Juga: Harga BBM Turun, Cek Daftar Harga Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite di Seluruh Indonesia
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite maupun solar akan dijalankan tahun 2024 ini. Pemerinatah menyusun aturan yang mengatur kebjakan tersebut.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, masyarakat tidak akan bebas membeli BBM subsidi pada Oktober 2024 nanti.
Menurut dia, kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri.
"Memang ada rencana itu (pembatasan di Oktober). Karena begitu aturannya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi," ucap Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Bahli menyebut, kebijakan ini memang harus segera dijalankan. Sebab, banyak orang kaya dan mampu yang masih menikmati BBM bersubsidi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123