Suara.com - Pengamat tenaga kerja dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mengkritik penyertaan meterai elektronik atau e-meterai pada dokumen seleksi CPNS 2024. Tadjudin berpendapat, e-meterai tidak dibutuhkan dalam lampiran surat lamaran kerja karena tidak ada proses transaksi.
"Lamaran kan ada, diminta CV segala macam. Ada perjanjian apa di situ kalau pakai e-meterai?" kata Tadjudin kepada Suara.com, dihubungi Rabu (4/9/2024).
Dia menjelaskan bahwa kegunaan e-meterai untuk melegalkan dokumen perjanjian tertentu, terutama karena ada transaksi di dalamnya. Sementara itu, dalam surat lamaran kerja maupun surat pernyataan untuk CPNS, menurut Tadjudin, belum ada perjanjian apa pun.
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM itu menegaskan, penyertaan e-meterai pada dokumen seleksi CPNS harusnya ditiadakan.
"Iya lah (gak perlu pakai e-meterai). Kalau pakai e-meterai kita jual-beli, kemudian di situ ada pernyataan sifatnya, itu ada transaksi. Ini lamaran transaksi apa ada di situ?" tuturnya.
Kalaupun untuk menekankan bahwa pelamar tidak memiliki catatan hukum maupun keterangan mengenai kesehatan, Tadjudin mengatakan bahwa legalitas pernyataannya akan lebih kuat dengan pembuktian dari instansi terkait.
Dia menyampaikan, dokumen seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan kepolisian pun bahkan tidak menggunakan meterai. Tapi tetap diakui legalitasnya.
"Pernyataan kesehatan yang legalitas siapa? Dokter kan atau katakan lah lembaga seperti Puskesmas atau apa. Kalau kelakuan baik siapa yang membuat legalitas? Polisi kan, apakah perlu pakai meterai? Enggak," beber Tadjuddin.
Di media sosial, banyak ditemukan warganet yang mengeluhkan e-meterai sulit didapatkan karena sejumlah situs pembeliannya alami down. Perum Peruri sebagai penyedia e-meterai pun menuai kritik dari publik.
Baca Juga: Gagal Daftar e-Meterai di Peruri? Coba Aplikasi Privy, Ini Panduan Lengkapnya
Tak hanya sulit diakses, maayarakat yang sudah berhasil lakukan pembayaran juga mengeluhkan kalau e-meterai tak kunjung bisa didapatkan.
Berita Terkait
-
Gagal Daftar e-Meterai di Peruri? Coba Aplikasi Privy, Ini Panduan Lengkapnya
-
War e-Materai Bikin Calon Peserta CPNS Pusing, Tenang Ini Cara Beli Offline
-
Sindir Raja Jawa yang Disebut Bahlil, Rizieq Shihab Puji Sultan Yogyakarta: Anaknya Naik Becak, Gak Naik Jet Pribadi
-
Trending Lagi! Kini Muncul Poster Kaesang "Dicari Orang Hilang", Jokowi Kena Cibir: Gak Malu Mulyono Punya Anak Begini
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?