Suara.com - Miliarder AS atau Amerika Serikat dengan terang-terangan mendukung capres dari Partai Republik di Pilpres 2024. Nampaknya menjelang pemilihan situasi politik semakin panas antara Elon Musk vs Kamala Harris.
Hal tersebut terlihat saat Elon Musk membagikan gambar Wakil Presiden AS Kamala Harris yang dihasilkan AI. Dia mengatakan akan bersumpah untuk menjadi diktator komunis pada hari pertama jika capres dari Partai Demokrat itu menang.
Elon Musk membela Donald Trump ketika Harris mengatakan Donald Trump bersumpah untuk menjadi diktator pada hari pertama.
Dia memanggilnya dan mengatakan "Kamu berbohong" dan kemudian membagikan gambar yang dihasilkan AI di mana kandidat presiden dari Partai Demokrat mengenakan blazer merah, warna yang melambangkan Komunisme dan topi dengan simbol 'palu dan arit' yang ikonik.
Wakil Presiden AS itu belum bereaksi terhadap postingan Elon Musk di X.
Elon Musk, yang mendukung Joe Biden pada Pemilihan Presiden AS tahun 2020, telah beralih ke kubu Partai Republik dan sekarang mendukung Donald Trump yang sedang mengincar masa jabatan kedua sebagai Presiden.
Di masa lalu, pendiri SpaceX telah bekerja erat dengan pemerintahan Obama dan mengatakan dia juga memilih Hilary Clinton. Ketika Biden terpilih sebagai presiden, dia berkata bahwa dia “bersemangat karena pemerintahan baru berfokus pada iklim.”
Perseteruan antara Demokrat dan Elon Musk dimulai ketika rezim Biden menolak gagasannya tentang pajak karbon, sesuatu yang telah didukung oleh Musk sejak tahun 2015.
Kebijakan mereka mengenai imigrasi dan perlakuan terhadap Tesla oleh Biden dibandingkan dengan Ford. Perseteruan meningkat pada tahun 2021 ketika Tesla tidak diundang ke pertemuan puncak EV di Gedung Putih. Musk mengatakan dia menganggapnya "aneh".
Dia secara teratur mengunggah pesan untuk mendukung Donald Trump dan bahkan pernah mengatakan di masa lalu (sebelum Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan) bahwa jika Biden kembali berkuasa maka itu akan menjadi pemilu bebas terakhir di Amerika karena jutaan imigran tidak berdokumen akan dilegalkan dan demokrasi akan berakhir, New York Times melaporkan.
Baca Juga: Rupiah Perkasa di Rabu Sore, Tembus Rp 15.480 per Dolar AS
Dia telah menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan Donald Trump jika dia terpilih kembali, dalam mengaudit lembaga-lembaga AS untuk mengidentifikasi program pemotongan.
Donald Trump sebelumnya telah mengakui potensi nilai CEO Tesla sebagai konsultan. Namun, pakar etika khawatir keterlibatan Musk dapat menimbulkan konflik kepentingan antara bisnisnya dan tujuan komisi tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok
-
Terjerat PKPU dan Terancam Bangkrut, Indofarma PHK Hampir Seluruh Karyawan, Sisa 3 Orang Saja!
-
Penculik Bilqis Sudah Jual 9 Bayi Lewat Media Sosial
-
Bank BJB Batalkan Pengangkatan Mardigu Wowiek dan Helmy Yahya Jadi Komisaris, Ada Apa?
-
Pemain Keturunan Jerman-Surabaya Kasih Isyarat Soal Peluang Bela Timnas Indonesia
Terkini
-
Terungkap! Sebelum Ledakan di SMAN 72, Pelaku Tinggalkan Pesan Misterius di Dinding Kelas
-
Ironi Pahlawan Nasional: Marsinah, Korban Orde Baru, Kini Bersanding dengan Soeharto
-
Apa Risiko Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto?
-
KPK Soal Kasus Whoosh: Ada yang Jual Tanah Negara ke Negara
-
Komnas Perempuan Usulkan Empat Tokoh Wanita Jadi Pahlawan Nasional
-
Pemprov DKI Bakal Ganti Nama Kampung Ambon dan Bahari, Stigma Negatif Sarang Narkoba Bisa Hilang?
-
Hanya 8 Persen Perempuan Jadi Pahlawan Nasional, Komnas Perempuan Kritik Pemerintah Bias Sejarah
-
Kisah Rahmah El Yunusiyyah: Pahlawan Nasional dan Syaikhah Pertama dari Universitas Al-Azhar
-
Panggil Dasco 'Don Si Kancil', Prabowo Ingatkan Kader: Manusia Mati Meninggalkan Nama
-
Rektor IPB Arif Satria Resmi Jadi Nakhoda Baru BRIN, Babak Baru Riset Nasional Dimulai