Suara.com - Pihak Sekretariat DPRD DKI tak mau ambil pusing jika ada anggota dewan yang menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dewan. Ia menganggap hal itu sebagai urusan pribadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI, Augustinus enggan mengomentari lebih jauh soal ramainya penggadaian SK anggota dewan yang dilantik. Apabila ada yang melakukannya, ia meminta hal ini ditanyakan kepada yang bersangkutan.
"Untuk Anggota dewan menggadaikan SK-nya. Bisa langsung contact anggota Dewannya. Karena itu sifatnya pribadi kami tidak punya kewenangan yang sifatnya pribadi," ujar Augustinus kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).
Selain itu, Augustinus juga menyebut anggota dewan yang menggadaikan SK tak perlu melapor ke pihak sekretariat.
"Itu pribadi dewan dengan pihak bank," ucapnya.
Viral
Sebelumnya, sejumlah anggota calon legislatif (caleg) terpilih disebut-sebut kompak menggadaikan surat keputusan (SK) ke bank setelah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat periode 2024-2029. Fenomena 'wakil rakyat' ramai-ramai menggandai SK setelah menjadi anggota DPRD itu viral di media sosial.
Dilihat dari potongan video yang ikut dibagikan akun Instagram @kepoin_trending, tampak puluhan anggota dewan berjalan berbaris dengan mengenakan jas warna hitam dilengkapi dasi serta peci saat mengikuti acara pelantikan sebagai anggota DPDD Kabupaten Subang.
Disebutkan jika pinjaman yang diajukan para Anggota DPRD Subang itu bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah hingga Rp1 miliar.
Soal SK yang digadaikan oleh sejumlah anggota DPRD terpilih diakui oleh Sekretaris DPRD Subang, Ujang Sutrisna mengaku sudah menerima permohonan dari sejumlah anggota DPRD yang menggadaikan SK pengangkatannya ke bank.
"Kalau yang ke saya itu setelah mereka ini, artinya mungkin di bawah 10 lah, kurang lebih. Sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kami akan serahkan SK-nya itu," ujar Ujang dalam unggahan video dikutip Suara.com pada Jumat (6/9/2024).
Unggahan video soal berita gadai SK anggota DPRD Subang lantas menjadi sorotan netizen hingga dihujani beragam komentar. Namun, kebanyakan netizen menyindir atas ulah anggota DPRD yang gadaikan SK setelah berhasik terpilih menjadi 'wakil rakyat' di parlemen.
Berita Terkait
-
Soroti Fenomena Anggota DPRD Gadai SK usai Dilantik, Sosiolog: Pembusukan Demokrasi di Level Paling Rendah
-
Heboh Anggota DPRD Subang Kompak Gadai SK ke Bank usai Dilantik: Bayar Utang atau Balikin Modal Nyaleg?
-
Maki-maki buat Shock Therapy, Silfester Matutina Kini Ancam Rocky Gerung: Saya Janji Kejar Orang Itu sampai Lubang Tikus
-
Curhatan Prasetyo Edi Ketua DPRD DKI 2 Periode yang Pimpin Rapat Paripurna Terakhir: Percik-Percik Kecil itu Biasa
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu