Tegaskan Kaesang Tak Akan Lengser Usai Polemik Jet Pribadi, PSI: Jangan Sok Tahu

Suara.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil, menegaskan tidak ada wacana Kaesang Pangarep mundur sebagai ketua umum meski terdapat polemik dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi.

"Tidak ada rencana Mas Kaesang mundur dari PSI, apalagi dimundurkan sebagai Ketua Umum PSI. PSI solid 100 persen di bawah Ketua Umum Kaesang Pangarep," kata Cheryl kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Dia juga meminta para pihak untuk tidak mencampuri urusan internal PSI, termasuk soal Kaesang dengan jabatannya sebagai ketua umum partai.

"Yang tahu urusan internal PSI, pasti kami kader PSI. Bukan kader partai lain. Silakan kader partai lain urus partai dan ketua umum sendiri. Jangan sok tahu dan masuk urusan partai lain," tegas Cheryl.

Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus menangapi polemik penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Menurut Petrus, hal ini menjadi perhatian publik hingga muncul desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.

Namun, Kaesang justru dianggap tidak tanggap terhadap desakan publik untuk mengklaifikasi dari mana asalnya biaya penggunaan jet pribadi yang belum lama ini ditumpangi Kaesang bersama istrinya, Erina Gudono.

Sikap Kaesang ini dinilai Petrus bisa merugikan PSI. Sebab, dia menyebut Kaesang tidak memberikan contoh pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

"Selain itu, sikap Kaesang jelas merugikan kepentingan umum, di mana KPK bertindak diskriminatif dan tidak independen dalam menghadapi kasus Kaesang ini," kata Petrus dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Baca Juga: Pendidikan Moncer Abdur Arsyad: Sindir Kaesang Tak Seberani Mahfud MD Bongkar Asal Usul Jet Pribadi

Terlebih, dia menyoroti rekam jejak Kaesang dalam mendapatkan posisinya sebagai Ketua Umum PSI. Kaesang baru bergabung pada 23 September 2023 dan dua hari kemudian langsung menjadi ketua umum tanpa melalui kaderisasi sesuai AD/ART PSI.

“Ini merusak sistem meritokrasi sekaligus memperburuk posisi PSI di mata publik sebagai partai yang hanya mau mengekor pada penguasa,” ujar Petrus.

Kaesang yang juga menjadi ketua umum tepat sebelum Pemilu 2024 juga dianggap gagal membawa PSI lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

“Langkah pragmatis tersebut gagal total dan menambah catatan kegagalan atas siasat yang dibangun PSI, yaitu mengambil jalan pintas merekrut Kaesang tanpa kaderisasi, hanya bermodal privilise sebagai anak presiden, namun gagal memperoleh suara minimal 4 persen dimaksud,” tutur Petrus.

Untuk itu, dia menyebut Kaesang mesti lengser dari posisi Ketua Umum PSI dengan kegagalannya meloloskan PSI ke parlemen dan skandal penggunaan jet pribadi yang lekat dengan dugaan gratifikasi.

“Kaesang gagal membawa PSI lolos Parliamentary Thresholds 4 persen, lagi pula muncul skandal Jet Pribadi Gulfstream G650ER yang beraroma kental sebagai gratifikasi atau KKN model lainnya dan menjadi sorotan publik akibat KPK seolah-olah menjadi juru bicara sekaligus pembela Kaesang, maka gerakan advokasi rakyat akan makin masif sehingga merugikan PSI," papar Petrus.