Suara.com - Sejumlah kalangan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan dilanjutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ketika resmi menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024.
Salah satu indikasi kecurigaan ini adalah turun tajamnya anggaran pembangunan IKN di tahun 2025 di saat Prabowo sudah resmi menjadi Presiden RI.
Seperti diketahui pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, anggaran IKN hanya Rp143,1 miliar. Ini menurun tajam dibanding pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.
Penurunan tajam anggaran IKN di tahun 2025 ini menimbulkan kecurigaan mengenai adanya keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
Hal ini dibantah tegas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia mengatakan, Jokowi secara ikhlas menyiapkan pondasi bagi Prabowo terutama dalam hal anggaran.
Menurut dia, Jokowi sudah menyiapkan anggaran untuk 8 program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun 2025.
Ini berbeda ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden tahun 2014 yang tidak mendapat anggaran untuk program prioritasnya dari presiden sebelumnya.
"Waktu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, program prioritasnya belum ada di tahun 2014 tahun 2015. Kali ini ga kosong, bahkan program prioritas Pak Jokowi misal IKN dikasih bottom line aja dulu," ujar Hasan Nasbi di Youtube Akbar Faizal Uncensored.
Dengan adanya penurunan anggaran IKN di tahun 2025 ini kata Hasan, orang berteori bahwa IKN tidak akan dilanjutkan karena anggarannya cuma seratus sekian miliar. Padahal kata Hasan, ini adalah bentuk dukungan Jokowi terhadap Prabowo.
Baca Juga: Dari Wagub Jakarta jadi Ketua Timses RK-Suswono, Prabowo Titip Pesan Ini ke Riza Patria
"Jadi itu (IKN) bottom line supaya bisa jalan dulu, supaya ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo yang akan tentukan berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Jadi 2025 Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN anggarannya berapa, nggak di fait accomply sama Pak Jokowi. Ini kan indah bang," ujarnya.
Sebenarnya kata Hasan Nasbi bisa saja Jokowi melakukan fait accomply dengan tetap memberikan porsi besar untuk anggaran IKN di tahun 2025. Sementara program Prabowo biar nanti ditentukan oleh Prabowo sendiri. Namun Hasan mengatakan, itu tidak dilakukan Jokowi.
"Coba bayangkan, kalau Pak Jokowi bisa aja tiba-tiba fait accomply pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh, pembangunan Pak Prabowo biar Pak Prabowo tentukan belakangan. Ini nggak. Program prioritas Pak Prabowo dikasih semua anggarannya, diutamakan, pembangunan Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ," ucapnya.
"Terus orang mikir,ada masalah, ada jarak, ada pertengkaran, Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Ini transisi yang luar biasa," lanjut Hasan Nasbi.
Berita Terkait
-
Dari Wagub Jakarta jadi Ketua Timses RK-Suswono, Prabowo Titip Pesan Ini ke Riza Patria
-
Mungkinkah Pemerintahan Prabowo-Gibran Berbentuk Kabinet Zaken?
-
Muat Artikel Fufufafa Hina Prabowo, Website Gerindra Ini Bikin Heboh
-
Admin Gerindra Tanggapi Curhatan Warganet Ngeluh Punya Wakil Presiden "Kosong"
-
Muncul Isu Bapak Kaesang Pangarep 'Atur' KPK, Pandji Pragiwaksono: Apa yang Kamu Takuti?
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps