Suara.com - Sejumlah kalangan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan dilanjutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ketika resmi menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024.
Salah satu indikasi kecurigaan ini adalah turun tajamnya anggaran pembangunan IKN di tahun 2025 di saat Prabowo sudah resmi menjadi Presiden RI.
Seperti diketahui pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, anggaran IKN hanya Rp143,1 miliar. Ini menurun tajam dibanding pada APBN 2024 yang mencapai Rp42,5 triliun.
Penurunan tajam anggaran IKN di tahun 2025 ini menimbulkan kecurigaan mengenai adanya keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
Hal ini dibantah tegas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia mengatakan, Jokowi secara ikhlas menyiapkan pondasi bagi Prabowo terutama dalam hal anggaran.
Menurut dia, Jokowi sudah menyiapkan anggaran untuk 8 program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun 2025.
Ini berbeda ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden tahun 2014 yang tidak mendapat anggaran untuk program prioritasnya dari presiden sebelumnya.
"Waktu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, program prioritasnya belum ada di tahun 2014 tahun 2015. Kali ini ga kosong, bahkan program prioritas Pak Jokowi misal IKN dikasih bottom line aja dulu," ujar Hasan Nasbi di Youtube Akbar Faizal Uncensored.
Dengan adanya penurunan anggaran IKN di tahun 2025 ini kata Hasan, orang berteori bahwa IKN tidak akan dilanjutkan karena anggarannya cuma seratus sekian miliar. Padahal kata Hasan, ini adalah bentuk dukungan Jokowi terhadap Prabowo.
Baca Juga: Dari Wagub Jakarta jadi Ketua Timses RK-Suswono, Prabowo Titip Pesan Ini ke Riza Patria
"Jadi itu (IKN) bottom line supaya bisa jalan dulu, supaya ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo yang akan tentukan berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Jadi 2025 Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN anggarannya berapa, nggak di fait accomply sama Pak Jokowi. Ini kan indah bang," ujarnya.
Sebenarnya kata Hasan Nasbi bisa saja Jokowi melakukan fait accomply dengan tetap memberikan porsi besar untuk anggaran IKN di tahun 2025. Sementara program Prabowo biar nanti ditentukan oleh Prabowo sendiri. Namun Hasan mengatakan, itu tidak dilakukan Jokowi.
"Coba bayangkan, kalau Pak Jokowi bisa aja tiba-tiba fait accomply pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh, pembangunan Pak Prabowo biar Pak Prabowo tentukan belakangan. Ini nggak. Program prioritas Pak Prabowo dikasih semua anggarannya, diutamakan, pembangunan Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ," ucapnya.
"Terus orang mikir,ada masalah, ada jarak, ada pertengkaran, Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Ini transisi yang luar biasa," lanjut Hasan Nasbi.
Berita Terkait
-
Dari Wagub Jakarta jadi Ketua Timses RK-Suswono, Prabowo Titip Pesan Ini ke Riza Patria
-
Mungkinkah Pemerintahan Prabowo-Gibran Berbentuk Kabinet Zaken?
-
Muat Artikel Fufufafa Hina Prabowo, Website Gerindra Ini Bikin Heboh
-
Admin Gerindra Tanggapi Curhatan Warganet Ngeluh Punya Wakil Presiden "Kosong"
-
Muncul Isu Bapak Kaesang Pangarep 'Atur' KPK, Pandji Pragiwaksono: Apa yang Kamu Takuti?
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya
-
Jawab Tantangan Yusril, Delpedro Cs Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
-
Korupsi Wastafel, Anggota DPRK Aceh Besar jadi Tersangka usai Polisi Dapat 'Restu' Muzakir Manaf