Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku enggan memikirkan soal jatah kursi menteri yang diperoleh partainya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apa pun. Mutlak itu hak prerogatif presiden," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Ia mengatakan, PKB hanya punya tanggung jawab untuk mensukseskan jalannya pemerintahan Prabowo.
"Sehingga kita secara moral punya tanggungjawab agar pemerintahan yang datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan," ujarnya.
Ia menyampaikan, jika soal jatah kursi menteri di kabinet tak pernah terpikirkan oleh PKB.
"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan," ungkapnya.
"Tapi, secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif," sambungnya.
Gabung ke Prabowo
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menegaskan secara resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Hal itu sebagaimana rekomendasi internal dari Muktamar PKB ke-VI, di Nusa Dua, Bali.
Baca Juga: Sebelum Jadi Presiden, Prabowo Punya PR Pastikan Kenaikan PPN 12% Jadi atau Tidak
Elite PKB Syaiful Huda menyampaikan, sebelumnya dalam pleno rekomendasi hasil Muktamar ada dua bagian yang disepakati oleh para muktamirin yang pertama adalah bagian rekomendasi internal yang kedua adalah rekomendasi eksternal.
"Nah untuk rekomendasi internal keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda dalam konferensi persnya di Arena Muktamar PKB, Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8/2024).
Menurutnya, dalam Muktamar dipertegas sikap PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebagaimana diketahui, PKB meruapkan partai di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 lalu. Saat itu, mereka mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setelah dinyatakan kalah oleh KPU, tiga parpol di Koalisi Perubahan yakni PKS, PKB dan Nasdem memutuskan gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
-
Prabowo 'Palak' CSR Swasta Untuk Ongkosi Program Makan Bergizi Gratis?
-
Cak Imin 'Launching' Susunan Kepengurusan Baru PKB Periode 2024-2029, Ada dari Gen Z hingga Komika
-
Tanggapi Isu Bakal jadi Menlu di Kabinet Prabowo, Sugiono Gerindra Pede: Pasti Beliau Cari The Best and The Brightess
-
Kaesang Pangarep 'Keceplosan' soal Kudeta, Bobon Santoso Gercep Temui Anak Prabowo
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem