Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku enggan memikirkan soal jatah kursi menteri yang diperoleh partainya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apa pun. Mutlak itu hak prerogatif presiden," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Ia mengatakan, PKB hanya punya tanggung jawab untuk mensukseskan jalannya pemerintahan Prabowo.
"Sehingga kita secara moral punya tanggungjawab agar pemerintahan yang datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan," ujarnya.
Ia menyampaikan, jika soal jatah kursi menteri di kabinet tak pernah terpikirkan oleh PKB.
"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan," ungkapnya.
"Tapi, secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif," sambungnya.
Gabung ke Prabowo
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menegaskan secara resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Hal itu sebagaimana rekomendasi internal dari Muktamar PKB ke-VI, di Nusa Dua, Bali.
Baca Juga: Sebelum Jadi Presiden, Prabowo Punya PR Pastikan Kenaikan PPN 12% Jadi atau Tidak
Elite PKB Syaiful Huda menyampaikan, sebelumnya dalam pleno rekomendasi hasil Muktamar ada dua bagian yang disepakati oleh para muktamirin yang pertama adalah bagian rekomendasi internal yang kedua adalah rekomendasi eksternal.
"Nah untuk rekomendasi internal keputusan Muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda dalam konferensi persnya di Arena Muktamar PKB, Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8/2024).
Menurutnya, dalam Muktamar dipertegas sikap PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebagaimana diketahui, PKB meruapkan partai di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 lalu. Saat itu, mereka mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setelah dinyatakan kalah oleh KPU, tiga parpol di Koalisi Perubahan yakni PKS, PKB dan Nasdem memutuskan gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
-
Prabowo 'Palak' CSR Swasta Untuk Ongkosi Program Makan Bergizi Gratis?
-
Cak Imin 'Launching' Susunan Kepengurusan Baru PKB Periode 2024-2029, Ada dari Gen Z hingga Komika
-
Tanggapi Isu Bakal jadi Menlu di Kabinet Prabowo, Sugiono Gerindra Pede: Pasti Beliau Cari The Best and The Brightess
-
Kaesang Pangarep 'Keceplosan' soal Kudeta, Bobon Santoso Gercep Temui Anak Prabowo
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil