Tersangka Pencabulan Anak Dilantik Jadi Anggota DPRD, Komisi III DPR RI: Cederai Keadilan!

Suara.com - Seorang tersangka pelaku pemerkosa anak berinisial HA dilantik menjadi Anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat. Adanya hal tersebut menjadi sorotan Komisi III DPR RI yang membidangi urusan penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, berharap pihak kepolisian segera mempercepat proses penyidikan kasus asusila HA.

"Ini menjadi sebuah keprihatinan bagaimana seorang tersangka asusila dilantik menjadi anggota dewan. Dan kami mengecam keras dugaan pemerkosaan pada anak yang dilakukan tersangka ini,” kata Pangeran kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Pangeran pun mempertanyakan mengapa hak tersebut bisa terjadi. Terlebih ada kesan Polisi membiarkan kasus tersebut jalan di tempat.

“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pihak kepolisian membiarkan hal ini. Kenapa tidak ada tindakan lebih lanjut mengingat kasusnya sudah satu tahun, dan bisa dilihat dalam video yang beredar tersangka dalam kondisi sehat,” tuturnya.

Terkait HA yang tetap dilantik sebagai Anggota DPRD Singkawang meskipun terjerat kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur, Bawaslu menyatakan tidak bisa ikut campur. Hal ini lantaran asusila bukan merupakan tindak pidana Pemilu sehingga statusnya sebagai Anggota DPRD baru bisa dianulir atau diganti bila putusan pengadilan sudah inkrah dan menyatakan HA bersalah.

Terlepas dari itu, kata dia, dilantiknya HA telah mencederai keadilan terhadap publik.

“Terlepas dari aturan tersebut, kenyataan tersangka asusila dilantik sebagai Anggota DPRD itu telah mencederai keadilan publik sementara negara sedang gencar-gencar menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana bisa wakil rakyat memiliki dosa moral dan etika. Ini yang harus jadi catatan,” ungkapnya.

Pangeran juga mempertanyakan mengapa pihak kepolisian belum menahan tersangka mengingat ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual di atas 5 tahun.

Baca Juga: Bejat! Jejak Chef Hotel Ternama di Bali Berkali-kali Cabuli Siswi Magang: Dari Kitchen hingga Kamar Mandi

“Dan ini juga harus kita pertanyakan alasan kenapa penegak hukum belum melakukan penahanan? Kami meminta Kapolri untuk menjadikan hal tersebut sebagai atensi agar kasus ini segera di selesaikan untuk kepastian hukum seadil-adilnya,” ujarnya.

Dalam kasus ini, HA dikenai Pasal 81 juncto Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah sepertiga tahun karena pelaku tokoh masyarakat. H juga dijerat dengan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pangeran pun meminta adanya ketegasan dari penegak hukum terkait kasus HA ini.

“Kami harapkan ketegasan penegak hukum lah. Karena nama institusi Polri yang dipertaruhkan di sini. Jangan sampai ada anggapan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dan lagi-lagi: no viral no justice,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Singkawang, Iptu Deddi Sitepu menyatakan pihaknya memutuskan belum menahan HA karena masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menunggu kasusnya sudah masuk ke kejaksaan. Menurut Pangeran, hal tersebut tidak beralasan.

“Pencuri ayam saja jadi tersangka langsung ditahan Polisi kok. Ini tersangka kekerasan seksual pada anak lho. Sungguh ironi,” katanya.

Pangeran mengingatkan, tindakan tegas pihak kepolisian penting untuk menunjukkan integritas hukum di Indonesia. Ia berharap proses penyidikan pada kasus HA dapat cepat diproses agar tidak lagi menimbulkan pertanyaan publik.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara transparan, independen, dan tidak memihak," tuturnya.

Lebih lanjut, Komisi III DPR mendorong dilakukannya penangguhan jabatan HA sebagai anggota DPRD sampai proses hukumnya selesai. Pangeran menyebut, hal ini demi integritas penyelenggaraan Pemilu.

“Apalagi kasus yang dihadapi tersangka bukan permasalahan ringan dan menyangkut kredibilitas lembaga legislatif juga,” urainya.

Pengeran pun menyebut DPRD Singkawang bisa memproses HA dari sisi kode etik mengingat saat ini yang bersangkutan sudah dilantik menjadi anggota dewan.

“Selain karena kasus asusilanya, dapat juga dilakukan investigasi terkait kehadiran tersangka dalam pelantikan. Karena yang bersangkutan mengaku sakit dan memiliki surat keterangan medis saat mangkir dari panggilan Polisi tapi bisa hadir saat pelantikan sebagai anggota DPRD,” paparnya.

“Jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi informasi, tindakan tegas harus diambil," sambung Pangeran.

Di sisi lain, Pangeran meminta DPRD Kota Singkawang dan lembaga legislatif lainnya untuk memperkuat kode etik anggota dewan dan memastikan bahwa setiap anggota yang terlibat dalam kasus hukum serius harus menanggung konsekuensi yang sesuai.

"Kami tegaskan sekali lagi, di lembaga legislatif tidak ada kekebalan hukum bagi yang terlibat dalam kejahatan serius. Apalagi ini menyangkut anak-anak," tuturnya.

“Negara harus menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual, terutama perilaku yang merugikan anak-anak,” katanya menambahkan.

Dilantik Jadi Wakil Rakyat

Untuk diketahui, tersangka pencabulan anak di bawah umur berinisial HA, mengikuti pelantikan sebagai anggota DPRD Kota Singkawang masa jabatan 2024-2029 yang berlokasi di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang pada Selasa (17/09/2024) pagi.

Padahal lewat kabar yang beredar, HA sendiri berdasarkan surat rumah sakit di Kota Pontianak, diminta untuk beristirahat hingga 27 September mendatang karena sakit. Hal tersebut pula yang menjadi alasan HA tak hadir dalam panggilan Polres Singkawang.

Saat dikejar oleh sejumlah wartawan, HA tampak memilih bungkam dan menyerahkan kasus tersebut untuk diurus oleh kuasa hukum yang ia gandeng saat hari pelantikan.

Menurut seorang kuasa hukum HA, Rifky Pradana Suahputra, saat ini kasus tersebut telah diajukan ke Wasidik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan Gelar Perkara Khusus (GPK).

Seorang kuasa hukum lainnya, Akbar Hidayatullah, menegaskan keberatan akan penetapan status tersangka terhadap kliennya yang diduga proses penyidikannya tidak sesuai dengan prosedur.