Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mencecar pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal kasus kebocoran data yang terus berulang. Terbaru kasus dugaan kebocoran 6 juta NPWP.
Hal itu disampaikan Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenkopolhukam, Kemenkominfo hingga BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Nurul mengaku gemas dengan adanya kasus kebocoran data yang terus berulang terjadi.
"Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi saya ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait dari Kominfo karena ini kejadian berulang pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM Card dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta tapi di situ mencangkup ada nomer HP, email dan NIK juga begitu," kata Nurul.
"Dan konon keluarga bapak presiden juga kena hacknya juga pencurian data ini. Nah ini kan kita sudah berulang kali masalahnya sebetulnya dimana sih? Masalahnya dimana? Kita ini gemes," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau dirinya mengidentifikasi masalah, ada beberapa hal yang ditemukan. Yakni masalah Sumber Daya Manusia atau SDM dan Teknologi.
"Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan. Kalau tadi dikembalikan bahwa masalahnya anggaran oke anggaran Kominfo sekarang memang turun hampir 50 persen tapi apakah anda semua bisa bertanggungjawab jika anggaran itu diberikan oleh negara kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong colong datanya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul mengatakan, pemerintah boleh pakai teknologi apapun, namun soal kebocoran data ini jangan sampai merugikan masyarakat terus.
"Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh gitu kita mau pakai teknologi dari mana sih dari amerika dari china dari jepang whereever begitu dari india, tapi tolong dong jangan sampai kebocoran kebocoran ini merugikan publik terus jadi saya pengen tindakan yang komperhensif," pungkasnya.
Baca Juga: Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
Berita Terkait
-
Klaim Tutup 3,4 Juta Konten Judi Online, Menteri Kominfo Budi Arie Bilang Begini
-
Kebocoran Data Mengintai: Kesalahan Saat Berangkat Kerja yang Bisa Merugikan Perusahaan
-
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Kominfo Kena Sentil Publik: Sibuk Urus Fufufafa
-
Menkominfo Kembali Ogah Bahas Akun Fufufafa: Ngapain? Kita Lagi Banyak Urusan
-
Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis