Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mencecar pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal kasus kebocoran data yang terus berulang. Terbaru kasus dugaan kebocoran 6 juta NPWP.
Hal itu disampaikan Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenkopolhukam, Kemenkominfo hingga BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Nurul mengaku gemas dengan adanya kasus kebocoran data yang terus berulang terjadi.
"Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi saya ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait dari Kominfo karena ini kejadian berulang pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM Card dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta tapi di situ mencangkup ada nomer HP, email dan NIK juga begitu," kata Nurul.
"Dan konon keluarga bapak presiden juga kena hacknya juga pencurian data ini. Nah ini kan kita sudah berulang kali masalahnya sebetulnya dimana sih? Masalahnya dimana? Kita ini gemes," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau dirinya mengidentifikasi masalah, ada beberapa hal yang ditemukan. Yakni masalah Sumber Daya Manusia atau SDM dan Teknologi.
"Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan. Kalau tadi dikembalikan bahwa masalahnya anggaran oke anggaran Kominfo sekarang memang turun hampir 50 persen tapi apakah anda semua bisa bertanggungjawab jika anggaran itu diberikan oleh negara kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong colong datanya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul mengatakan, pemerintah boleh pakai teknologi apapun, namun soal kebocoran data ini jangan sampai merugikan masyarakat terus.
"Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh gitu kita mau pakai teknologi dari mana sih dari amerika dari china dari jepang whereever begitu dari india, tapi tolong dong jangan sampai kebocoran kebocoran ini merugikan publik terus jadi saya pengen tindakan yang komperhensif," pungkasnya.
Baca Juga: Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
Berita Terkait
-
Klaim Tutup 3,4 Juta Konten Judi Online, Menteri Kominfo Budi Arie Bilang Begini
-
Kebocoran Data Mengintai: Kesalahan Saat Berangkat Kerja yang Bisa Merugikan Perusahaan
-
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Kominfo Kena Sentil Publik: Sibuk Urus Fufufafa
-
Menkominfo Kembali Ogah Bahas Akun Fufufafa: Ngapain? Kita Lagi Banyak Urusan
-
Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda