Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mencecar pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal kasus kebocoran data yang terus berulang. Terbaru kasus dugaan kebocoran 6 juta NPWP.
Hal itu disampaikan Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenkopolhukam, Kemenkominfo hingga BSSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Nurul mengaku gemas dengan adanya kasus kebocoran data yang terus berulang terjadi.
"Saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi saya ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait dari Kominfo karena ini kejadian berulang pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM Card dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta tapi di situ mencangkup ada nomer HP, email dan NIK juga begitu," kata Nurul.
"Dan konon keluarga bapak presiden juga kena hacknya juga pencurian data ini. Nah ini kan kita sudah berulang kali masalahnya sebetulnya dimana sih? Masalahnya dimana? Kita ini gemes," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau dirinya mengidentifikasi masalah, ada beberapa hal yang ditemukan. Yakni masalah Sumber Daya Manusia atau SDM dan Teknologi.
"Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan. Kalau tadi dikembalikan bahwa masalahnya anggaran oke anggaran Kominfo sekarang memang turun hampir 50 persen tapi apakah anda semua bisa bertanggungjawab jika anggaran itu diberikan oleh negara kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong colong datanya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul mengatakan, pemerintah boleh pakai teknologi apapun, namun soal kebocoran data ini jangan sampai merugikan masyarakat terus.
"Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh gitu kita mau pakai teknologi dari mana sih dari amerika dari china dari jepang whereever begitu dari india, tapi tolong dong jangan sampai kebocoran kebocoran ini merugikan publik terus jadi saya pengen tindakan yang komperhensif," pungkasnya.
Baca Juga: Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
Berita Terkait
-
Klaim Tutup 3,4 Juta Konten Judi Online, Menteri Kominfo Budi Arie Bilang Begini
-
Kebocoran Data Mengintai: Kesalahan Saat Berangkat Kerja yang Bisa Merugikan Perusahaan
-
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Kominfo Kena Sentil Publik: Sibuk Urus Fufufafa
-
Menkominfo Kembali Ogah Bahas Akun Fufufafa: Ngapain? Kita Lagi Banyak Urusan
-
Sudah Sebulan Dilantik, Menkominfo Budi Arie Baru Ungkap Pembagian Tugas 2 Wakil Menteri
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Ratusan Taruna Akpol Diterjunkan ke Aceh Tamiang: Bersihkan Jalan hingga Pulihkan Sekolah
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian