Suara.com - Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya Musa Boma menyampaikan kekecewaannya terhadap pertemuan yang digelar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Tengah bersama tiga kabupaten—Dogiyai, Deiyai, dan Mimika.
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk di Aula Kantor Gubernur pada Kamis, (26/9/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Musa Boma menyesalkan tidak adanya pembahasan terkait perusahaan ilegal PT Zoomlion Heavin Industri yang beroperasi di Wakiya, sebuah daerah yang kini terdampak oleh aktivitas perusahaan tersebut.
"Segala masalah di Wakiya bisa terjadi karena perusahaan ilegal itu. Namun, saya melihat pemerintah belum memberikan tanggapan atas keberadaan perusahaan ini, sementara masyarakat Wakiya sudah mengungsi," ungkap Boma saat ditemui di Nabire, Papua Tengah, pada Sabtu (28/9/2024) malam.
Boma mengingatkan bahwa rakyat adalah elemen terpenting dalam keberlangsungan negara dan pemerintahan.
"Rakyat adalah raja yang harus dihormati oleh pemerintah. Republik Indonesia berdiri karena rakyat, demikian pula dengan Provinsi Papua Tengah dan kabupaten-kabupaten di dalamnya. Ini penting untuk kita pahami," tegasnya.
Selain itu, Musa Boma juga mendesak agar aparat penegak hukum, mulai dari Mabes Polri, Polda Papua Tengah, hingga jajaran Kapolres di Dogiyai, Deiyai, dan Mimika, segera mengambil tindakan.
Ia meminta agar pimpinan perusahaan tersebut, serta Kepala Desa Wakiya dan Kepala Suku Kamoro, Kosmas Rooy Tapornamo, bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Boma mengungkapkan bahwa telah diambil keputusan bersama terkait perusahaan-perusahaan yang mungkin masuk ke wilayah tersebut.
Baca Juga: Pemprov Papua Tengah Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Lansia
Baik perusahaan kayu maupun tambang emas, jika melalui pesisir pantai, harus mendapatkan persetujuan dari kedua suku.
"Jika ada perusahaan yang ingin masuk, teman-teman Kamoro akan segera memanggil orang Mee untuk duduk bersama dan memutuskan apakah perusahaan tersebut boleh masuk atau tidak. Jika tidak, maka kami tidak akan memberikan izin," jelas Boma.
Boma juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara suku Mee dan Kamoro, yang telah terjalin sejak lama.
Kontributor : Elias Douw
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Dinilai Kaburkan Nilai Yurisdiksi, Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer
-
Peta Kekuatan Jelang Muktamar NU, Muncul 5 Poros 'Paslon' Pimpinan, Siapa Terkuat?
-
Izin Terancam Dicabut? Kemenhub Bentuk Tim dan Panggil Manajemen Green SM Buntut Kecelakaan KRL
-
Heboh Video Tahanan di Bandara, Begini Penjelasan KPK
-
11 Tahun Mengabdi di Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadyna Gugur Dalam Musibah Kereta Bekasi
-
Jadwal Kereta Masih Terdampak Insiden Bekasi Timur, KA Parahyangan Terhambat 6 Jam Lebih
-
Target Beres Hari Ini! KCI Kebut Evakuasi KRL yang Tabrakan di Bekasi dan Audit Ulang Jalur
-
Cair Secepat Mungkin! Jasa Raharja Siapkan Rp50 Juta bagi Ahli Waris Korban Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Usulan Aula Dansa Donald Trump Picu Perdebatan di Kongres AS soal Anggaran
-
Tangis Keluarga Pecah Saat 10 Jenazah Korban Kecelakaan KRL Dipulangkan dari RS Polri