Suara.com - Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya Musa Boma menyampaikan kekecewaannya terhadap pertemuan yang digelar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua Tengah bersama tiga kabupaten—Dogiyai, Deiyai, dan Mimika.
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk di Aula Kantor Gubernur pada Kamis, (26/9/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Musa Boma menyesalkan tidak adanya pembahasan terkait perusahaan ilegal PT Zoomlion Heavin Industri yang beroperasi di Wakiya, sebuah daerah yang kini terdampak oleh aktivitas perusahaan tersebut.
"Segala masalah di Wakiya bisa terjadi karena perusahaan ilegal itu. Namun, saya melihat pemerintah belum memberikan tanggapan atas keberadaan perusahaan ini, sementara masyarakat Wakiya sudah mengungsi," ungkap Boma saat ditemui di Nabire, Papua Tengah, pada Sabtu (28/9/2024) malam.
Boma mengingatkan bahwa rakyat adalah elemen terpenting dalam keberlangsungan negara dan pemerintahan.
"Rakyat adalah raja yang harus dihormati oleh pemerintah. Republik Indonesia berdiri karena rakyat, demikian pula dengan Provinsi Papua Tengah dan kabupaten-kabupaten di dalamnya. Ini penting untuk kita pahami," tegasnya.
Selain itu, Musa Boma juga mendesak agar aparat penegak hukum, mulai dari Mabes Polri, Polda Papua Tengah, hingga jajaran Kapolres di Dogiyai, Deiyai, dan Mimika, segera mengambil tindakan.
Ia meminta agar pimpinan perusahaan tersebut, serta Kepala Desa Wakiya dan Kepala Suku Kamoro, Kosmas Rooy Tapornamo, bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Boma mengungkapkan bahwa telah diambil keputusan bersama terkait perusahaan-perusahaan yang mungkin masuk ke wilayah tersebut.
Baca Juga: Pemprov Papua Tengah Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Lansia
Baik perusahaan kayu maupun tambang emas, jika melalui pesisir pantai, harus mendapatkan persetujuan dari kedua suku.
"Jika ada perusahaan yang ingin masuk, teman-teman Kamoro akan segera memanggil orang Mee untuk duduk bersama dan memutuskan apakah perusahaan tersebut boleh masuk atau tidak. Jika tidak, maka kami tidak akan memberikan izin," jelas Boma.
Boma juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara suku Mee dan Kamoro, yang telah terjalin sejak lama.
Kontributor : Elias Douw
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Raja Abdullah II Anugerahkan Prabowo Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda, Ini Maknanya
-
Bawaslu Ungkap Upaya Digitalisasi Pengawasan Pemilu di Tengah Keterbatasan Anggaran
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap