Suara.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengaku mendengar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini ditegaskan Ari menanggapi perihal Keppres pemindahan ibu kota yang diserahkan Presiden Jokowi kepada Prabowo.
Ari ditanya mengenai kepastian, apakah Prabowo akan meneken keppres pemindahan ibu kota tersebut?
"Saya mendengar sudah ada penjelasan dari Pak Prabowo terpilih dan itu sudah dikonfirmasi," kata Ari di komplek Istana Kepresiden Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Ari optimis bahwa pembangunan IKN yang dicanangkan Jokowi akan tetap berlanjut pada pemerintahan Prabowo.
"Tetap berlanjut. Itu sudah ditegaskan berulang kali, terutama oleh pak presiden terpilih, di IKN sendiri, menyampaikan berulang kali, sangat tegas bahwa ini akan melanjutkan," kata Ari.
"Dan kemudian kita juga punya koridor kerangka undang-undang bahwa ini sebuah keputusan bersama yang harus kita jalankan dan tentu berdasarkan tahapan-tahapan yang ditentukan berdasarkan perkembangan lapangan," sambungnya.
Ari kemudian menjelaskan mengenai pertimbangan Jokowi menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota kepada Prabowo.
"Seperti yang sudah disampaikan bapak presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak hanya sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan agar terus berjalan," kata Ari.
Bantah Jokowi Cuci Tangan
Baca Juga: Istana Bantah Jokowi Cuci Tangan Soal Keppres Pindah Ibu Kota Diserahkan Ke Prabowo
Sebelumnya, Ari membantah anggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah berupaya melakukan cuci tangan, seiring dirinya yang menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ari menegaskan Keppres tersebut diserahkan kepada pemerintahan berikutnya lantaran memang persoalan pemindahan ibu kota memang butuh keberlanjutan.
"Nggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yg panjang, tidak hanya ibu kota/pusat pemerintahannnya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Menurut Ari semua pihak perlu menyadari bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru memang merupakan proses jangka panjang.
"Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan sudah ada grand design yang dibuat oleh Bappenas untuk tahun-tahun ke depannya itu apa, dan tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan," kata Ari.
Jokowi belum lama ini mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
Berita Terkait
-
Istana Bantah Jokowi Cuci Tangan Soal Keppres Pindah Ibu Kota Diserahkan Ke Prabowo
-
Gerindra Bocorkan Agenda Prabowo Usai Dilantik Jadi Presiden
-
Makan Malam Dengan Prabowo Jadi Sinyal Jokowi Untuk PDIP? Istana Respons Begini
-
Panggil Ormas Pujakesuma ke Istana, Jokowi Titip Pesan soal Pilkada?
-
Pamer Momen Dinner buat Beri Sinyal ke PDIP: Jokowi Tak Mau Ditinggal Prabowo Pasca Lengser?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api
-
Kementerian HAM Akan Kumpulkan Seluruh Data Hak Asasi Manusia Lewat Platform Ini
-
Ngeri! Cekcok di RS Duta Indah Berujung Petaka, Wanita Dihajar Mantan Suami Sampai Gigi Rontok
-
KPK Kembalikan Aset Korupsi Taspen, Anggota DPR: Ini Harus Jadi Standar Penyelesaian Kasus
-
Jejak Intelektual Dwinanda Linchia Levi: Dosen Brilian Untag yang Tewas Misterius di Hotel
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
MK Batalkan Skema HGU 190 Tahun di IKN, DPR Usulkan Prabowo Terbitkan Perppu
-
Lebih Dekat, Lebih Hijau: Produksi LPG Lokal untuk Tekan Emisi Transportasi Energi