Prabowo Pasti Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota? Staf Presiden: Saya Dengar Sudah Ada Penjelasan

Suara.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengaku mendengar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini ditegaskan Ari menanggapi perihal Keppres pemindahan ibu kota yang diserahkan Presiden Jokowi kepada Prabowo.

Ari ditanya mengenai kepastian, apakah Prabowo akan meneken keppres pemindahan ibu kota tersebut?

"Saya mendengar sudah ada penjelasan dari Pak Prabowo terpilih dan itu sudah dikonfirmasi," kata Ari di komplek Istana Kepresiden Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Ari optimis bahwa pembangunan IKN yang dicanangkan Jokowi akan tetap berlanjut pada pemerintahan Prabowo.

"Tetap berlanjut. Itu sudah ditegaskan berulang kali, terutama oleh pak presiden terpilih, di IKN sendiri, menyampaikan berulang kali, sangat tegas bahwa ini akan melanjutkan," kata Ari.

"Dan kemudian kita juga punya koridor kerangka undang-undang bahwa ini sebuah keputusan bersama yang harus kita jalankan dan tentu berdasarkan tahapan-tahapan yang ditentukan berdasarkan perkembangan lapangan," sambungnya.

Ari kemudian menjelaskan mengenai pertimbangan Jokowi menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota kepada Prabowo.

"Seperti yang sudah disampaikan bapak presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak hanya sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan agar terus berjalan," kata Ari.

Bantah Jokowi Cuci Tangan

Baca Juga: Istana Bantah Jokowi Cuci Tangan Soal Keppres Pindah Ibu Kota Diserahkan Ke Prabowo

Sebelumnya, Ari membantah anggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah berupaya melakukan cuci tangan, seiring dirinya yang menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ari menegaskan Keppres tersebut diserahkan kepada pemerintahan berikutnya lantaran memang persoalan pemindahan ibu kota memang butuh keberlanjutan.

"Nggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yg panjang, tidak hanya ibu kota/pusat pemerintahannnya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Menurut Ari semua pihak perlu menyadari bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru memang merupakan proses jangka panjang.

"Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan sudah ada grand design yang dibuat oleh Bappenas untuk tahun-tahun ke depannya itu apa, dan tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan," kata Ari.

Jokowi belum lama ini mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Jokowi sebelumnya juga menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, dia bilang, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.

Oleh karena itu dia menyampaikan bahwa Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti.