Suara.com - Sosiolog Sulfikar Amir mengungkap salah satu kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal, bila belajar dari pembangunan kota-kota besar di dunia, partisipasi publik sangat diperlukan untuk menciptakan wilayah yang nyaman dan sesuai harapan masyarakat.
"Ini sudah banyak dibicarakan oleh sosiolog perkotaan, kalau kita lihat kota-kota besar di dunia, kota-kota global seperti Paris, New York, London bisa seperti itu karena adanya proses partisipasi masyarakat yang membuat imajinasi tentang kota itu terbentuk," kata kata Sulfikar, dikutip Suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).
Masyarakat juga menjadi bagian dari proses transformasi pembangunan dari kota tersebut. Akan tetapi, hal itu yang tidak terlihat dalam proses pembuatan IKN.
Sekalipun Jokowi menyebut bahwa pembangunan IKN merupakan keinginan rakyat, namun perkataan tersebut dinilai keliru. Sulfikar justru menyebut kalau Jokowi sudah meniadakan proses demokrasi dalam membangun IKN.
"Mulai dari, misalnya pembuatan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 42 hari. Itu juga karena atas desakan dari Pak Jokowi. Lalu penamaan kota itu, kemudian proses eksekusi, proses perencanaan, itu nyaris tidak ada partisipasi publik," tuturnya.
Akibat dari tindakan tersebut, masyarakat pun kini telah merasa kalau IKN hanya proyek Jokowi.
"Kita tahu bahwa beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu juga menjukkan bahwa angka yang menolak itu lebih besar daripada angka yang mendukung. Jadi kita lihat sebuah proses pembangunan sebuah ibu kota yang tidak mencapai apa yang seharusnya dihasilkan," beber Sulfikar.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa IKN bukan keputusan presiden semata, melainkan keputusan semua masyarakat.
Masyarakat yang dimaksud ialah setujunya 93 persen fraksi di DPR atas berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Baca Juga: Tak Paham Cara Bangun Kota, Sosiolog Kritik Ambisi Jokowi Soal IKN Berakhir Antiklimaks
"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (25/9/2024) lalu.
Memurutnya, rencana ibu kota pindah juga pernah di gagas oleh Presiden Soekarno hingga Soeharto. Sehingga, dia merasa dirinya hanya mengeksekusi rencana lama tersebut.
Berita Terkait
-
Tak Paham Cara Bangun Kota, Sosiolog Kritik Ambisi Jokowi Soal IKN Berakhir Antiklimaks
-
Presiden Jokowi Komentari Wasit Kontroversial yang Rugikan Timnas Indonesia, Soroti Hal Ini
-
Menanti Janji Jokowi: Perpres Jalan Tol Probolinggo-Lumajang Tak Kunjung Realisasi
-
SBY Disebut Sedang Lakukan Psywar Ke Jokowi: Ada Jarak Politik Dan Etik
-
Infrastruktur Indonesia: Terima Kasih Jokowi, Semoga Prabowo Bisa Membenahi
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Siap-siap! BPKP dan Kejagung Bidik 10 Perusahaan Sawit Usai Purbaya Lapor ke Prabowo
-
3,4 Juta Situs Judol Diblokir Tapi Masih Menjamur, Pakar Hukum: Negara Belum Serius!
-
Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?
-
Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI
-
Nanik S Deyang Jawab Surat Viral Waldan Minta MBG: Bismillah Kami Segera ke Sumbawa
-
Korban Kekerasan dan Pembela HAM Disebut Sulit Dapat Keadilan Lewat Peradilan Militer
-
Jalankan Titah Prabowo, Menkeu Purbaya Putuskan Nasib Dirjen Bea Cukai Minggu Depan!
-
Ogah Menyerah, Nurhadi Siap Lawan Balik Lewat Kasasi Usai Vonis 5 Tahun Diperkuat
-
Koalisi Ormas Islam Laporkan Hercules Terkait Dugaan Persekusi dan Ancaman Senjata Api
-
Malaysia Batasi Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai Juni 2026