Suara.com - Sosiolog Sulfikar Amir mengungkap salah satu kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal, bila belajar dari pembangunan kota-kota besar di dunia, partisipasi publik sangat diperlukan untuk menciptakan wilayah yang nyaman dan sesuai harapan masyarakat.
"Ini sudah banyak dibicarakan oleh sosiolog perkotaan, kalau kita lihat kota-kota besar di dunia, kota-kota global seperti Paris, New York, London bisa seperti itu karena adanya proses partisipasi masyarakat yang membuat imajinasi tentang kota itu terbentuk," kata kata Sulfikar, dikutip Suara.com dari podcast bersama Bambang Widjojanto, Minggu (13/10/2024).
Masyarakat juga menjadi bagian dari proses transformasi pembangunan dari kota tersebut. Akan tetapi, hal itu yang tidak terlihat dalam proses pembuatan IKN.
Sekalipun Jokowi menyebut bahwa pembangunan IKN merupakan keinginan rakyat, namun perkataan tersebut dinilai keliru. Sulfikar justru menyebut kalau Jokowi sudah meniadakan proses demokrasi dalam membangun IKN.
"Mulai dari, misalnya pembuatan undang-undang yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, 42 hari. Itu juga karena atas desakan dari Pak Jokowi. Lalu penamaan kota itu, kemudian proses eksekusi, proses perencanaan, itu nyaris tidak ada partisipasi publik," tuturnya.
Akibat dari tindakan tersebut, masyarakat pun kini telah merasa kalau IKN hanya proyek Jokowi.
"Kita tahu bahwa beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu juga menjukkan bahwa angka yang menolak itu lebih besar daripada angka yang mendukung. Jadi kita lihat sebuah proses pembangunan sebuah ibu kota yang tidak mencapai apa yang seharusnya dihasilkan," beber Sulfikar.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa IKN bukan keputusan presiden semata, melainkan keputusan semua masyarakat.
Masyarakat yang dimaksud ialah setujunya 93 persen fraksi di DPR atas berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Baca Juga: Tak Paham Cara Bangun Kota, Sosiolog Kritik Ambisi Jokowi Soal IKN Berakhir Antiklimaks
"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (25/9/2024) lalu.
Memurutnya, rencana ibu kota pindah juga pernah di gagas oleh Presiden Soekarno hingga Soeharto. Sehingga, dia merasa dirinya hanya mengeksekusi rencana lama tersebut.
Berita Terkait
-
Tak Paham Cara Bangun Kota, Sosiolog Kritik Ambisi Jokowi Soal IKN Berakhir Antiklimaks
-
Presiden Jokowi Komentari Wasit Kontroversial yang Rugikan Timnas Indonesia, Soroti Hal Ini
-
Menanti Janji Jokowi: Perpres Jalan Tol Probolinggo-Lumajang Tak Kunjung Realisasi
-
SBY Disebut Sedang Lakukan Psywar Ke Jokowi: Ada Jarak Politik Dan Etik
-
Infrastruktur Indonesia: Terima Kasih Jokowi, Semoga Prabowo Bisa Membenahi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum