Suara.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) sama-sama menjadi presiden RI selama dua periode atau 10 tahun. Meski menghabiskan waktu yang sama sebagai presiden, Jokowi dinilai lebih buruk dalam menjalankan demokrasi.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyebut kalau persoalan utama dari kepemimpinan Jokowi ialah tidak ada komitmen yang serius untuk menjaga demokrasi.
"Beliau tidak punya perhatian, dan saya kira memang ini diskursus sejak lama, bahwa Pak Jokowi itu lebih perhatian pada aspek pembangunan ekonomi dibanding pada aspek demokrasi. Agak beda dengan di masa Pak SBY," kata Saidiman saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/10/2024).
Menurut Saidiman, pada era SBY juga ada segala macam kekurangan serta kasus-kasus yang cukup serius. Namun demikian, pengawasannya masih dilakukan cukup seimbang.
Pemerintahan SBY dinilai tidak menganggap demokrasi sebagai penghalang pembangunan ekonomi.
"Tetapi di masa Pak Jokowi, ada semacam penomorduaan demokrasi, yang kemudian pada akhirnya Pak Jokowi merasa tidak ada persoalan," katanya.
Salah satu dosa Jokowi dalam pemburukan demokrasi, kata Saidiman, telah dilakukan sejak pertama kali membentuk Kabinet Kerja jilid 2 dengan menggandeng Prabowo Subianto sebagai menterinya. Padahal pada Pilpres 2019, Prabowo merupakan lawan politik Jokowi.
Jokowi disebut menganggap keputusan itu baik-baik saja, bahkan dikatakan demi persatuan. Padahal, lanjut Saidiman, dengan dalih persatuan itu yang terjadi pada akhirnya justru pelemahan oposisi.
"Kualitas demokrasi kita semakin turun, terutama di era kedua Pak Jokowi," pungkasnya.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Menkominfo Budi Arie: Optimis Indonesia Jadi Negara Maju
Berita Terkait
-
Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Menyoal Hukum dan Keadilan di Indonesia
-
Sudah Diteken, Jokowi Kirim Surpres Capim Dan Cadewas KPK Ke DPR
-
10 Tahun Jokowi, Ekonomi Digital Melaju Pesat dan Diprediksi Makin Meningkat
-
Jelang Pelantikan Presiden RI, Rutinkan Baca Doa untuk Pemimpin Negara
-
10 Tahun Jokowi, Menkominfo Budi Arie: Optimis Indonesia Jadi Negara Maju
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?