Suara.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) sama-sama menjadi presiden RI selama dua periode atau 10 tahun. Meski menghabiskan waktu yang sama sebagai presiden, Jokowi dinilai lebih buruk dalam menjalankan demokrasi.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menyebut kalau persoalan utama dari kepemimpinan Jokowi ialah tidak ada komitmen yang serius untuk menjaga demokrasi.
"Beliau tidak punya perhatian, dan saya kira memang ini diskursus sejak lama, bahwa Pak Jokowi itu lebih perhatian pada aspek pembangunan ekonomi dibanding pada aspek demokrasi. Agak beda dengan di masa Pak SBY," kata Saidiman saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/10/2024).
Menurut Saidiman, pada era SBY juga ada segala macam kekurangan serta kasus-kasus yang cukup serius. Namun demikian, pengawasannya masih dilakukan cukup seimbang.
Pemerintahan SBY dinilai tidak menganggap demokrasi sebagai penghalang pembangunan ekonomi.
"Tetapi di masa Pak Jokowi, ada semacam penomorduaan demokrasi, yang kemudian pada akhirnya Pak Jokowi merasa tidak ada persoalan," katanya.
Salah satu dosa Jokowi dalam pemburukan demokrasi, kata Saidiman, telah dilakukan sejak pertama kali membentuk Kabinet Kerja jilid 2 dengan menggandeng Prabowo Subianto sebagai menterinya. Padahal pada Pilpres 2019, Prabowo merupakan lawan politik Jokowi.
Jokowi disebut menganggap keputusan itu baik-baik saja, bahkan dikatakan demi persatuan. Padahal, lanjut Saidiman, dengan dalih persatuan itu yang terjadi pada akhirnya justru pelemahan oposisi.
"Kualitas demokrasi kita semakin turun, terutama di era kedua Pak Jokowi," pungkasnya.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Menkominfo Budi Arie: Optimis Indonesia Jadi Negara Maju
Berita Terkait
-
Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Menyoal Hukum dan Keadilan di Indonesia
-
Sudah Diteken, Jokowi Kirim Surpres Capim Dan Cadewas KPK Ke DPR
-
10 Tahun Jokowi, Ekonomi Digital Melaju Pesat dan Diprediksi Makin Meningkat
-
Jelang Pelantikan Presiden RI, Rutinkan Baca Doa untuk Pemimpin Negara
-
10 Tahun Jokowi, Menkominfo Budi Arie: Optimis Indonesia Jadi Negara Maju
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan