Suara.com - Veronica Tan disebut-sebut menjadi kandidat kuat calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam kabinet Prabowo-Gibran. Keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil mantan istri Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada Senin (15/10/2024) itu dinilai tepat.
Apalagi, Veronica dinilai punya rekam jejak baik dan berpengalaman mengurus persoalan yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati menyatakan, Veronika telah terbukti bisa bekerja ketika masih menjadi istri Ahok yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta tahun 2014-2017.
Secara otomatis, Veronika pun kala itu menjadi Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jakarta.
"Bu Vero dulu ketika bersama Pak Ahok ini adalah pasangan suami-istri yang saling berkontribusi. Jadi saya melihat Bu Vero juga banyak mengupayakan jalur pendanaan untuk program kesejahteraan ibu dan anak," kata Mike kepada Suara.com, dihubungi Selasa (15/10/2024).
Menurut Mike, Veronika terbukti mampu melakukan banyak terobosan termasuk dalam pembangunan dan optimalisasi penggunaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Selama jadi Ketua PKK Jakarta, Veronika juga terlihat mau terbuka dengan organisasi masyarakat sipil untuk daling berbagi gagasan.
"Memang ini baru bursa, kalaupun nanti Bu Vero terpilih saya harapannya betul-betul kerja yang dilakukan semasa dulu menjadi ketua PKK DKI Jakarta itu juga dikembangkan," ujar Mike.
Dia juga berharap, kehadiran Veronica di dalam KPPPA bisa membuat kementerian tersebut bisa memimpin upaya pengarusutamaan gender. Sebab, Mike mengkritisi, kalau pemerintah selama ini terlihat masih mengesampingkan peran KPPPA.
Akibat kewenangannya yang terbatas, sehingga KPPPA dalam lima tahun terakhir dinilai tidak bisa bergerak maksimal untuk menjalankan mandat mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Dengan komposisi ada ibu Veronica, saya berharap cara mandat berubah. Percuma kalau kita menempatkan orang yang baik atau mungkin punya rekam jejak baik, punya kemampuan, tpi tetap saja ruang alokasi tidak dipertimbangkan untuk dikembangkan, tetap saja tidak bisa jalan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian