Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan menempatkan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Keputusan tersebut disambut baik oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Sekjen FSGI Heru Purnomo menilai bahwa Abdul Mu'ti telah banyak mengetahui tentang kelemahan sistem pendidikan di Indonesia dengan pengalamannya pernah menjadi anggota Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 2011-2017 dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2023.
"Beliau itu tentu memahami tentang kelemahan-kelemahan di dunia pendidikan. Identifikasi kelemahan pendidikan itu di mana, beliau paham. Identifikasi mengenai kualitas guru, identifikasi mengenai kelemahan anggaran, kelemahan administrasi pendidikan, beliau paham. Karena badan akreditasi itu memahami betul tentang kelemahan-kelemahan pendidikan serta kelebihan-kelebihannya," tutur Heru kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (15/10/2024).
Atas dasar modal tersebut, Abdul Mu'ti diharapkan mampu membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pendidikan Indonesia. Termasuk juga dalam memperbaiki kekurangan yang masih terjadi selama masa periode kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Menurut Heru, saat ini masih terpampang nyata berbagai kelemahan pendidikan Indonesia, terutama mengenai kualitas guru.
"Pendidikan di Indonesia pada saat era Mas Nadiem ini bisa dikatakan penggunaan platform Merdeka Belajar itu memudahkan banyak guru dengan digitalisasi. Tetapi kelemahannya untuk menumbuhkan keterampilan berpikir dan bersikap bagi peserta didik itu mengalami penurunan," papar Heru.
Kondisi itu terlihat dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang justru menurun. Tes tersebut diketahui untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains secara global.
Data skor PISA Indonesia pada 2022 tercatat masih di bawah rata-rata global yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Yang mana, rata-rata skor matematika siswa Indonesia bernilai 366 poin, sementara rata-rata OECD adalah 472 poin. Dalam membaca, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 359 poin, sedangkan rata-rata OECD adalah 476 poin. Skor membaca itu menjadi yang terburuk sejak tahun 2000 ketika Indonesia pertama kali mengikuti tes PISA.
Sementara itu, dalam sains, siswa Indonesia memperoleh skor rata-rata 383 poin dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 485 poin.
"Jadi ketika anak Indonesia di bawah kementerian saat ini atau di bawah Menteri Pak Nadiem mengalami penurunan skor PISA itu tentu saja ini akan berpengaruh ke depan," kata Heru.
Berita Terkait
-
Ungkap Alasan Copot Budi Gunawan, Jokowi Bocorkan Tanggal Pelantikan Menteri Kabinet Prabowo
-
Ketimbang Grace Natalie, Koalisi Perempuan Lebih Setuju Veronica Tan jadi Menteri PPPA, Apa Alasannya?
-
Tak Kaget Cuma 6 Calon Menteri Perempuan di Kabinet Prabowo, Jakarta Feminist: Memang Bukan Prioritas Mereka
-
Namanya Masuk Kabinet, Aksi Gus Miftah Puji Program Prabowo Mencontoh Rasul Disorot Lagi: Jualannya Laku Ya
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Kabar Gembira! Anggaran THR PNS 2026 Naik Jadi Rp55 Triliun, Cair Mulai Awal Ramadan
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, Johanis Tanak: UU Bukan Barang yang Bisa Dipinjam
-
Menanti THR Ramadan 2026: Kapan Dibayar, Siapa Berhak, dan Bagaimana Jika Tak Cair?
-
Bikin Tanah Abang Macet, Mobil Parkir Liar 'Digulung' Satlantas dan Dishub
-
Prabowo Bertolak ke Washington, Siap Bertemu Trump Bahas Tarif Impor dan Kerja Sama Strategis
-
Jakarta Juara Sampah Plastik, Tapi Morowali Tertinggi Per Kapita Imbas Ledakan Industri Nikel
-
Rekor Buruk! Jakarta Timur Jadi Penyumbang Sampah Makanan Terbanyak, Tembus 432 Ton
-
Jelang Imlek, Gibran Sambangi Klenteng Sam Poo Kong: Dorong Pariwisata Budaya di Semarang
-
Juru Masak Makan Bergizi Gratis di Lampung Dilatih MasterChef Norman Ismail
-
Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima, DPR Minta Polri Beri Sanksi Berat Tanpa Kompromi