Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Puan Maharani yang menyebut tidak ada kader PDIP di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengonfirmasi pernyataan Puan tersebut. Namun, Muzani mengeklaim bahwa tanpa adanya kader PDIP di kabinet pemerintahan, bukan berarti partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi oposisi.
“Betul bahwa PDI Perjuangan tidak akan menaruh kadernya, tetapi bagi PDIP itu tidak berarti oposisi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
“PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi tapi juga tidak mengenal koalisi. Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri di dalam pemerintahan. Oposisi tidak harus menaruh, oposisi tidak harus mengambil cara dengan pemerintahan,” tambah Ketua MPR RI itu.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tidak ada kader partainya yang ditempatkan sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meskipun ada nama Abdullah Azwar Anas yang disebut-sebut akan mewakili PDIP di kabinet Prabowo, Puan menekankan bahwa partainya hanya mendukung pemerintah melalui jalur parlemen.
“Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
“Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu, tidak harus dalam kabinet,” tambah dia.
Puan juga mengatakan kemunculan nama Budi Gunawan sebagai calon anggota kabinet Prabowo tidak merepresentasikan PDIP.
“Pak BG masuk dalam profesional,” ucap Puan.
Diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah mengucapkan sumpah.
Keduanya mengucapkan sumpah di bawah kitab suci Al Quran secara bergantian diawali dengan sumpah yang dibacakan Prabowo.
“Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD, dan mencalonkan segala UU dan peraturannya, dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Kemudian, pengucapan sumpah yang hampir serupa juga dibacakan oleh Gibran selaku Wakil Presiden.
“Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Gibran.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara