Suara.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim berhasil turunkan angka kemiskinan ekstrembsecara nasional. Diketahui bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis nasional hingga akhir masa pemerintahan Jokowi di tahun 2024.
Presiden Jokowi pada 4 Maret 2020 telah meminta seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk gotong royong melakukan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di atas USD 1,9 per hari.
Target yang ditetapkan itu juga tercatat dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan 22 kementerian, enam lembaga, serta seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah serius yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dikutip dari situs Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jokowi pernah menyatan bahwa Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrem ketika angkanya mencapai 1,5 persen di 2022, menurut Country Director World Bank Indonesia.
Berdasarkan perhitungan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem Indonesia juga telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 2,14 persen pada Maret 2021, kemudian turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. Pada Maret 2023 menjadi hanya 1,12 persen.
Berdasarkan data BPS tahun 2023, masih terdapat tiga provinsi yang perlu mendapatkan dukungan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yakni Jawa Barat dengan 0,79 persen, Jawa Tengah sebanyak 1,11 persen, dan Jawa Timur sebanyak 0,82 persen.
Meskipun secara persentase angka kemiskinan ekstremnya rendah, akan tetapi secara absolut jumlah tersebut cukup besar dibandingkan dengan wilayah lain.
Selain itu, provinsi lain yang memiliki presentase di atas rata-rata nasional, diantaranya Papua Barat dengan 7,67 persen, Papua sebesar 6,43 persen, Nusa Tenggara Timur 3,93 persen, dan Nusa Tenggara Barat 2,64 persen.
Sementara itu, pada tingkat kabupaten dan kota berdasarkan Angka Estimasi Satgas Data P3KE Kemenko PMK pada tahun 2023, terdapat 278 daerah dengan capaian di bawah satu persen, 195 daerah dengan angka 1-5 persen, dan 41 daerah di atas lima persen. Berdasarkan data tersebut diperlukan pendampingan dan dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk dilakukan percepatan.
Baca Juga: Jadi Target Utama, Tahun Ini Penurunan Kemiskinan Ekstrem Sepanjang Pemerintahan Jokowi Tercapai
Pemerintah telah memiliki tiga strategi kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem tersebut, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Berita Terkait
-
Jadi Target Utama, Tahun Ini Penurunan Kemiskinan Ekstrem Sepanjang Pemerintahan Jokowi Tercapai
-
Pidato Perdana Prabowo Singgung Kemiskinan dan Kesenjangan, Roasting terhadap Era Jokowi?
-
PBB: Lebih dari 1 Miliar Orang Hidup dalam Kemiskinan Ekstrem
-
Wujudkan Layanan Keuangan untuk Semua, Bank Mandiri Manfaatkan Digitalisasi
-
Peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Sudah Sejauh Mana Upaya Indonesia?
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
BBW Jakarta 2025: Lautan Buku Baru, Pesta Literasi Tanpa Batas
-
Program MBG Dikritik Keras Pakar: Ribuan Keracunan Cuma Angka Statistik
-
Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta, Sultan Najamudin Tekankan Persatuan dan Kebesaran Rumpun Melayu
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Geger Ijazah Gibran! Pakar Ini Pertanyakan Dasar Tudingan dan Singgung Sistem Penyetaraan Dikti
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Diteror Lewat WhatsApp, Gus Yazid Lapor Polisi Hingga Minta Perlindungan ke Presiden Prabowo
-
Survei Gibran 'Jomplang', Rocky Gerung Curiga Ada 'Operasi Besar' Menuju 2029
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita