Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan stok dan harga pangan di Jakarta akan tetap aman untuk beberapa waktu mendatang. Bahkan, saat hari besar seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Natal, dan Tahun Baru (Nataru) kondisinya tetap stabil.
Hal ini dipastikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat meninjau Pusat Informasi Beras Cipinang (PIBC) milik PT Food Station Tjipinang Jaya, di Jakarta Timur, pada Senin (21/10). Ia menyebut pihaknya terus mengupayakan stabilisasi harga pangan demi pengendalian inflasi di Jakarta.
"Saya melakukan kunjungan ke PIBC Food Station sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan stabilisasi harga pangan di Kota Jakarta. Kunjungan siang ini juga untuk memastikan bahwa harga pangan tidak membebani masyarakat, khususnya menjelang Pilkada dan Nataru," ujar Teguh kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
Ia menerangkan, PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan BUMD Pangan DKI Jakarta yang mengelola PIBC, yang merupakan pasar induk beras terbesar di Indonesia. Dengan luas 14,4 hektare, PIBC memiliki 108 unit gudang dengan kapasitas penyimpanan sebesar 99.865 ton beras.
Ketersediaan beras di PIBC per 20 Oktober 2024 tercatat sebanyak 48.695 ton. Adapun harga rata-rata beras premium, yaitu Rp14.100 per kilogram dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram dan beras medium seharga Rp 12.050 per kilogram HET Rp12.500 per kilogram.
Dari hasil tinjauannya, Teguh memastikan ketersediaan pangan di DKI Jakarta dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan akhir 2024. Saat ini, kebutuhan beras masyarakat DKI Jakarta mencapai 2.686 ton per hari atau 80.594 ton per bulan.
Menjelang Nataru 2025, diperkirakan kebutuhan beras akan meningkat sebesar 3,43 persen menjadi 2.767 ton per hari atau 83.361 ton per bulan.
"Untuk memastikan ketersediaan beras dalam kondisi cukup selama Nataru dan sampai dengan akhir tahun ini, kami telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti pemenuhan kapasitas gudang dan penguatan kerja sama antar daerah secara Business to Business (B to B) dengan produsen beras di berbagai daerah," ungkapnya.
"Serta menjaga stabilitas pasokan beras bersama Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jakarta Banten," tambahnya.
Baca Juga: Mewek! Dahnil Anzar Ungkap Alasan Tangisnya Pecah saat Dilantik Prabowo
Berita Terkait
-
Gantikan Heru Budi saat Musim Pilkada, Apa Target Teguh Setyabudi Meski Cuma 4 Bulan Jabat Pj Gubernur?
-
Terseret Isu Dinasti Politik Gegara Anak Maju di Pilbup Kediri, Pramono Ungkit Nama Anies, Kenapa?
-
Malah Ketawa Ngakak Di-roasting Komika, Alip Baihak Sebut Pramono 'Woles': Baru Kali Ini Gue Sombong Malah Dipeluk
-
Tepis jadi Menteri Prabowo usai Dipanggil ke Kertanegara, Pramono: Saya Akan Fight Menangkan Pilgub Jakarta
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan