Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan sejumlah badan baru bukan menandakan dirinya ingin ikut campur tugas-tugas di kementerian. Sebaliknya, ia mengatakan ingin membantu.
Prabowo mencontohkan di mana ia berupaya memperkuat sejunlah badan maupun lembaga, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan hingga tambahan badan baru.
"Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu. Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," ujar Prabowo di sidang kabiner paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo memberikan contoh lain, mengenai pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
"Saya juga membentuk satu badan baru. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan penambahan badan baru tersebut bukan berarti dirinya ingin mencampuri pekerjaan kementerian.
"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi," kata Prabowo.
Melalui sidang kabinet, Prabowo sekaligus buka suara ihwal anggapan banyak pihak soal kabinet gemuk di pemerintahannya.
"Saudara-saudar sekalian, jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang secara strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar, tetapi memang bangsa kita bangsa yang besar," kata Prabowo.
Baca Juga: Mengapresiasi Pencapaian Jokowi, Membangun Harapan untuk Prabowo Subianto, Merdeka!
"Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri saudara-saudara. Kita seluas Eropa Barat," sambungnya.
Berita Terkait
-
Birokrasi Ribet jadi Obrolan Rakyat, Prabowo Minta Menteri Jujur Mengakui
-
Tidak Bareng Menteri Naik Pesawat TNI AU, Prabowo Terbang Pakai Pesawat Kepresidenan ke Akmil
-
10 Fakta Lembah Tidar Lokasi 'Ospek' Menteri Kabinet Merah Putih: Ada Legenda Paku Tanah Jawa!
-
7 Fakta Gunung Tidar Lokasi Menteri Prabowo Digembleng: Harga Masuknya Terjangkau
-
Mengapresiasi Pencapaian Jokowi, Membangun Harapan untuk Prabowo Subianto, Merdeka!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Ratusan Taruna Akpol Diterjunkan ke Aceh Tamiang: Bersihkan Jalan hingga Pulihkan Sekolah
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian