Komda Papua Tengah Tegaskan Tolak PSN dan Program Transmigrasi di Papua, Ini Alasannya

Suara.com - Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah menghadiri Kongres Pemuda Katolik ke-XIX di Palangkaraya pada 24-27 Oktober 2024. Komda Papua Tengah hadir bersama empat komisariat cabang dengan kepengurusan definitif.

Dalam sesi Pleno II yang membahas pandangan umum, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Papua Tengah, terutama terkait isu lingkungan dan program transmigrasi yang digagas Presiden Prabowo.

Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan kepemimpinan Paus Fransiskus, Tino menekankan pentingnya menerapkan ensiklik Laudato si' di seluruh Indonesia, khususnya dalam menjaga dan melindungi hutan dan lingkungan hidup.

“Pemerintah Pusat sering kali menganggap Papua sebagai wilayah kosong yang bisa dieksploitasi tanpa mengindahkan penolakan masyarakat adat. Proyek Strategis Nasional (PSN) terus berjalan di Papua Selatan, sementara pemerintah mengabaikan perusahaan-perusahaan ilegal yang masuk untuk proyek tambang emas dan penebangan hutan di Papua Tengah. Ini sangat merugikan masyarakat setempat,” ujar Tino Mote dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Minggu pagi, 27 Oktober 2024.

Tino juga menyoroti lemahnya kondisi keamanan di Papua, di mana PSN dan perusahaan-perusahaan ilegal justru didukung oleh pihak militer. Hal ini, menurutnya, menjadi ancaman bagi masyarakat yang berusaha menuntut hak-hak mereka.

“Pernyataan Menteri Transmigrasi juga sangat keliru,” tambah Tino. “Pemerintah seolah tidak menyadari bahwa Papua merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Program transmigrasi seharusnya diawali dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua, bukan hanya pemindahan penduduk.”

Lebih lanjut, Tino menegaskan bahwa isu hutan adat, PSN di Papua Selatan, dan transmigrasi telah menjadi perhatian bersama enam komda se-regio Papua, serta beberapa komda lainnya dalam forum Kongres.

Ia berharap isu-isu ini menjadi rekomendasi eksternal Kongres XIX Pemuda Katolik 2024 dan mendapat perhatian khusus dari pengurus pusat terpilih serta Departemen Gugus Tugas Papua periode 2024-2027.

Di samping isu lingkungan, Tino juga menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya ruang demokrasi dan peningkatan kehadiran militer di Papua yang menciptakan ketakutan dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat setempat.

Baca Juga: Peresmian Gedung Baru GKI Harapan Abepura di Jayapura Dihadiri Ribuan Jemaat

Kontributor: Elias Douw