Suara.com - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan mobil produksi dalam negeri, Maung, sebagai kendaraan dinas bagi seluruh menteri dan pejabat tinggi negara.
Kebijakan tersebut menunjukkan sikap pro terhadap produk lokal yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia.
"Langkah Presiden Prabowo dalam mengarahkan Kabinet Merah Putih untuk menggunakan kendaraan operasional Maung buatan PT Pindad patut diapresiasi," ujar Dr. Arif Fakhruddin, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, dalam pernyataannya pada Rabu (30/10/2024).
Arif menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan kemajuan kedaulatan Indonesia di sektor industri kendaraan bermotor.
"Kami berharap kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh pejabat di semua tingkatan birokrasi, dari pusat hingga daerah," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pro-produk dalam negeri yang diterapkan Presiden Prabowo sejalan dengan rekomendasi hasil Ijtima Ulama di Bangka Belitung.
Dalam rekomendasi tersebut, MUI menyerukan kepada umat Muslim Indonesia untuk memprioritaskan konsumsi produk lokal guna memperkuat kedaulatan bangsa di sektor ekonomi.
"Semoga kebijakan ini tidak hanya terbatas pada sektor otomotif, tetapi juga merambah ke industri pangan, sandang, dan teknologi informasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan harapannya agar kendaraan taktis Maung menjadi kendaraan resmi kenegaraan. Ia menginginkan semua pejabat, mulai dari menteri hingga wali kota, menggunakan kendaraan tersebut.
Baca Juga: KSP Beberkan Target 100 Hari Kerja Prabowo: Luncurkan 5.000 Mobil Maung untuk Pejabat
"Kami berharap semua menteri, wakil menteri, dan pejabat daerah menggunakan mobil buatan bangsa," katanya, Senin (28/10/2024).
Kepala Kantor Staf Presiden, AM. Putranto, menambahkan bahwa target pengadaan mobil Maung dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo adalah sebanyak 5.000 unit.
"Kami berharap dalam 100 hari kerja, sebanyak 5.000 unit mobil Maung dapat tersedia, dan ini akan berlanjut," katanya di Senayan, Rabu (30/10/2024).
Putranto juga menekankan bahwa penggunaan mobil Maung adalah wajib bagi seluruh anggota kabinet Prabowo, termasuk eselon I.
Ia memuji mobil Maung yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi, mencapai 70 persen, sementara komponen sisanya diproduksi oleh Ssangyong, pabrikan asal Korea.
"Mobil Maung ini luar biasa," puji Putranto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan