Suara.com - Sejumlah tokoh antikorupsi yang terdiri dari mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Abraham Samad dan Saut Situmorang beserta elemen masyarakat lainnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK.
Mereka mengaku mendatangi pimpinan KPK yang dipimpin Nawawi Pomolango untuk membahas sejumlah kasus yang pernah mereka adukan ke lembaga antirasuah.
Abraham Samad menjelaskan, bahwa kasus yang mereka tanyakan kepada Pimpinan KPK ialah perkara yang melibatkan keluarga Presiden Ke-7 Joko Widodo.
“Kemudian kasus-kasus yang dilaporkan, yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga, diduga melibatkan keluarga ‘Mulyono’. Jadi kita diskusikan di dalam,” kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
Dia menilai penyelesaian kasus seperti dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan perkara Blok Medan yang melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution sudah cukup lama tidak diselesaikan lembaga antirasuah.
Meski begitu, Abraham mengklaim telah mendapat angin segar dari pimpinan KPK setelah berdiskusi hari ini.
“Dalam diskusi dengan pimpinan KPK, ada hambatan-hambatan tertentu tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan,” kata Abraham.
Dia menyebut pimpinan KPK memang tidak bisa memastikan kapan kasus-kasus tersebut akan diselesaikan, tetapi setidaknya Abraham menilai masih ada harapan.
“Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saut. Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya. Menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu jaman saya menyelesaikan masalah,” papar Abraham.
“Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya, terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti,” tambah dia.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Tom Lembong, Ini Daftar 6 Menteri Perdagangan Era Jokowi yang Impor Gula, Siapa Terbanyak?
-
Aspirasi Rakyat untuk Masa Depan Anak Indonesia
-
Jadi Tersangka Korupsi Gula, Ingat Lagi Alasan Tom Lembong Diberhentikan Jadi Mendag oleh Jokowi
-
Nah! Belum Ada Anggota Kabinet Prabowo yang Sampaikan LHKPN ke KPK
-
Heboh! Aksi Jokowi dan Kaesang Main Tamiya Dikaitkan dengan Kasus Formula E Zaman Anies Baswedan
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Kedok Game Keluarga! Disney Timezone di Jakarta Ternyata Sarang Judi Beromzet Rp2,1 Miliar Sebulan
-
Guntur Romli Sebut Safari Politik Jokowi Demi Gibran di 2029
-
3 Peserta Latsarmil Meninggal, KSP Dudung: Belum Ada Kelalaian, Mungkin Faktor Penyakit
-
Refocusing MBG Prioritaskan Kelompok Rentan, Ribuan Dapur Terancam Mubazir
-
Cerita di Balik Longsor Petamburan: Delapan Hari Sebelum Ambrol, Warga Sudah Rasakan Tanda Bahaya
-
Golkar Santai Lihat Jokowi Safari Politik Bareng PSI ke Lampung: Beliau Orang Merdeka
-
Polisi Bongkar Bisnis Ilegal Airgun di Tanjung Priok, Pria 28 Tahun Ditangkap
-
Aplikasi Hot 51 Dibongkar, Isinya Judi Online dan Live Streaming Pornografi
-
TransJakarta Hapus Dua Rute Sekaligus, 25 Armada Dialihkan demi Persingkat Waktu Tunggu
-
KPK Ungkap Setoran Rp100 Ribu-Rp2,5 Juta untuk Urus Izin Tinggal WNA, Ada Istilah 'Uang Klik'