Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum ada anggota Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, data yang diterimanya per Senin (28/10/2024) lalu, belum ada nama-nama wajib lapor baru yang menyampaikan LHKPN ke KPK.
Meski begitu, Budi menyebut sudah ada empat nama anggota kabinet yang merupakan wajib lapor baru dan telah membuka komunikasi dengan pihak KPK untuk keperluan penyampaian LHKPN.
“Menteri dan wakil menteri yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN dan sudah melaporkannya di tahun 2024 atau pelaporan periodik tahun 2023, tahun ini tidak perlu melaporkan lagi jadi laporan harta kekayaannya secara periodik nanti silahkan disampaikan atau dilaporkan pada 2025,” kata Budi di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
Dia memerinci dari 109 anggota Kabinet Merah Putih, 61 nama di antaranya sudah terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN pada periode sebelumnya.
Dengan begitu, ada 48 orang orang lainnya yang baru menjadi wajib lapor usai dilantik Presiden Prabowo beberapa waktu lalu sebagai anggota Kabinet Merah Putih.
“LHKPK tentu masih akan terus meng-update untuk perkembangan-perkembangan dari nomenklatur jabatan-jabatan tersebut,” kata Budi.
Dia juga menyebut masih ada waktu bagi para anggot,a kabinet baru untuk menyampaikan LHKPN lantaran batas akhir penyampaiannya ialah tiga bulan setelah dilantik.
Menurut informasi yang dihimpun, empat orang yang telah melakukan komunikasi dengan Tim LHKPN KPK ialah Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Baca Juga: Tak Ada Rumah dan Mobil di LHKPN Tom Lembong, KPK: Akan Kami Cek Lagi
Berita Terkait
-
Tak Ada Rumah dan Mobil di LHKPN Tom Lembong, KPK: Akan Kami Cek Lagi
-
Soal Pertemuan Wakil Ketua dan Eko Darmanto, Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang: Saya Masih Percaya Alex
-
Menteri ATR/BPN Nusron Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Dituding Bikin Negara Rugi Rp400 M, Laporan Kekayaan Tom Lembong Bikin Melongo: Tak Punya Rumah dan Mobil?
-
Periksa 8 Saksi, KPK Dalami Aliran Uang Panas ke Gubernur Kalsel Paman Birin dan Dinas PUPR
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!