Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto alias BW turut menanggapi soal Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun dengan dalih untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo di bidang HAM.
Terkait itu, BW menyebut seharus permintaaan itu perlu dikaji secara mendalam dan seharusnya Pigai tidak langsung berbicara di depan publik terkait permintaan puluhan triilun untuk kebutuhan di Kementerian HAM.
"Sebaiknya didiskusikan dulu di kementerian terkait atas persetujuan presiden," ujar BW dikutip dari Antara, Jumat (1/11/2024).
Menurut Bambang, sebelum menyampaikan kepada publik, semestinya Menteri HAM Natalius Pigai terlebih dahulu membicarakan permintaan anggaran tersebut di internal Kementerian HAM agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu berpendapat kajian tentang anggaran yang tergolong besar itu penting dibahas secara komprehensif untuk memastikan program-program pemajuan HAM di tanah air berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat.
Apalagi, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Dengan kondisi tersebut, negara tentu akan melihat skala prioritas kementerian sebelum menggelontorkan anggaran.
"Jadi, faktanya kita itu defisit APBN sehingga ada pengetatan anggaran," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan penambahan anggaran Kementerian HAM sebagai bagian dari proses membangun citra HAM di Indonesia.
Kendati demikian, pihaknya akan mendalami lebih lanjut keinginan Menteri HAM Natalius Pigai soal penambahan anggaran itu.
"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih, itu belum kami dalami," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Seret Nama Jokowi, Goenawan Mohamad Ungkap Pemicu Banyak yang Ragukan Tom Lembong Korupsi: Ini Tak Sehat...
-
Direktur PLPM jadi Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya Tak Dicopot dari KPK, Kok Bisa?
-
Curigai Pansel KPK Era Jokowi, Usulan Abraham Samad ke Prabowo: Bentuk Ulang, Belum Terlambat!
-
Resmi Tersangka Kasus Impor Gula, Eks Penyidik KPK Dukung Tom Lembong jadi Justice Collaborator: Bongkar Semua!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur
-
Polri Serahkan Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Pastikan Tanpa Biaya
-
RS Polri Ungkap Identitas Tujuh Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Tangisan Ibu Warnai Aksi Warga di Depan ATR/BPN, Menagih Keadilan Hak Tanah
-
Polri Identifikasi 7 Jenazah Baru Korban Kebakaran Gedung Terra Drone