Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto alias BW turut menanggapi soal Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun dengan dalih untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo di bidang HAM.
Terkait itu, BW menyebut seharus permintaaan itu perlu dikaji secara mendalam dan seharusnya Pigai tidak langsung berbicara di depan publik terkait permintaan puluhan triilun untuk kebutuhan di Kementerian HAM.
"Sebaiknya didiskusikan dulu di kementerian terkait atas persetujuan presiden," ujar BW dikutip dari Antara, Jumat (1/11/2024).
Menurut Bambang, sebelum menyampaikan kepada publik, semestinya Menteri HAM Natalius Pigai terlebih dahulu membicarakan permintaan anggaran tersebut di internal Kementerian HAM agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu berpendapat kajian tentang anggaran yang tergolong besar itu penting dibahas secara komprehensif untuk memastikan program-program pemajuan HAM di tanah air berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat.
Apalagi, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Dengan kondisi tersebut, negara tentu akan melihat skala prioritas kementerian sebelum menggelontorkan anggaran.
"Jadi, faktanya kita itu defisit APBN sehingga ada pengetatan anggaran," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan penambahan anggaran Kementerian HAM sebagai bagian dari proses membangun citra HAM di Indonesia.
Kendati demikian, pihaknya akan mendalami lebih lanjut keinginan Menteri HAM Natalius Pigai soal penambahan anggaran itu.
"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih, itu belum kami dalami," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Seret Nama Jokowi, Goenawan Mohamad Ungkap Pemicu Banyak yang Ragukan Tom Lembong Korupsi: Ini Tak Sehat...
-
Direktur PLPM jadi Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya Tak Dicopot dari KPK, Kok Bisa?
-
Curigai Pansel KPK Era Jokowi, Usulan Abraham Samad ke Prabowo: Bentuk Ulang, Belum Terlambat!
-
Resmi Tersangka Kasus Impor Gula, Eks Penyidik KPK Dukung Tom Lembong jadi Justice Collaborator: Bongkar Semua!
Terpopuler
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Menanti Kabar, Ini Sosok Dua Istri Pilot Andy Dahananto Korban Kecelakaan ATR 42-500
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah
-
Hari Kesembilan OMC, BPBD DKI Intensifkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Lewat Tiga Penerbangan
-
Korban Longsor Gunung Burangrang Bertambah jadi 10 Orang
-
Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo
-
Longsor Pasirlangu: Pemkab Bandung Barat Aktifkan Status Darurat, 82 Warga Masih Dicari
-
Minibus Oleng hingga Hantam Tiga Motor dan Gerobak di Karawang, Satu Pengendara Tewas
-
Genangan 50 Cm di KM 50 Tol TangerangMerak, PJR Alihkan Kendaraan Kecil ke Lajur 3
-
Tujuh Hari Menembus Medan Ekstrem, Operasi SAR ATR 42-500 di Bulusaraung Resmi Ditutup