Suara.com - Setidaknya 13 warga sipil dilaporkan tewas pada Minggu dalam serangan brutal yang diduga dilakukan oleh Rapid Support Forces (RSF) di negara bagian al-Jazira, Sudan, sekitar 70 kilometer dari ibu kota negara bagian, Wad Madani.
Seorang sumber medis yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pasukan paramiliter tersebut secara brutal menembaki warga di kota al-Hilaliya, wilayah timur al-Jazira, menimbulkan korban jiwa dan trauma bagi masyarakat setempat.
Al-Jazira kini menjadi titik pertempuran strategis sejak Abu Aqla Kaykal, seorang komandan tinggi RSF, membelot dan bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan.
Kaykal membawa sejumlah besar pasukannya ke pihak militer, menciptakan tekanan baru bagi RSF yang selama ini dikenal setia pada kepemimpinan Mohamed Hamdan Daglo, mantan wakil Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin de facto Sudan.
Pergeseran ini menandai pembelotan besar pertama di jajaran RSF, yang semakin memperumit situasi di tengah konflik yang sudah berkepanjangan sejak April 2023.
Serangan yang dilakukan RSF antara 20 hingga 25 Oktober di berbagai wilayah timur al-Jazira turut menimbulkan dampak mengerikan bagi warga.
Clementine Nkweta-Salami, koordinator kemanusiaan PBB di Sudan, mengungkapkan adanya serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual, penjarahan pasar dan rumah warga, serta pembakaran lahan pertanian.
Nkweta-Salami mengecam peristiwa tersebut sebagai kejahatan keji yang mengingatkan dunia pada kekejaman RSF di Darfur tahun lalu, di mana mereka juga dituduh melakukan tindakan kekerasan serupa seperti pemerkosaan, serangan terarah, dan pembunuhan massal.
Konflik yang tengah berlangsung ini telah menciptakan krisis kemanusiaan luar biasa, menjadikan Sudan sebagai salah satu wilayah dengan bencana kemanusiaan terburuk di dunia saat ini.
Baca Juga: Rusia Rebut Desa Strategis Vyshneve, Ancam Pusat Logistik Ukraina
Lebih dari puluhan ribu orang kehilangan nyawa, sementara lebih dari 11 juta penduduk dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Berita Terkait
-
Rusia Rebut Desa Strategis Vyshneve, Ancam Pusat Logistik Ukraina
-
Israel Bunuh 183 Jurnalis di Jalur Gaza
-
Balasan China? Produsen Mobil Didesak Hentikan Investasi di Negara Pendukung Tarif Eropa
-
"Perang Terbuka Israel Melawan PBB", Palestina Ungkap Agresi di Gaza: Situasi Ini Sangat Buruk
-
Houthi Kerahkan Ratusan Pejuang di Provinsi Taiz Yaman
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau